Pemprov Jatim Kerahkan 7 Ribu Relawan untuk Percepat Sertifikasi Tanah
- Pemprov Jawa Timur dan BPN mengerahkan 7.500 relawan bernama Laskar Karomah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah demi kepastian hukum dan pencegahan konflik pertanahan.
- Para relawan yang berasal dari santri dan mahasiswa akan dilatih di Pacet, Mojokerto agar memahami teknis serta administrasi pengumpulan data fisik dan yuridis dalam sertifikasi tanah.
- Pemprov Jatim juga meluncurkan Gema Patas dan Gema Puldadis guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pemasangan tanda batas serta pengumpulan data yuridis untuk meminimalisir sengketa lahan.
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengerahkan 7.500 relawan membantu mempercepat sertifikat tanah. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik pertanahan.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah tidak cukup hanya dengan kebijakan, tetapi harus diperkuat dengan SDM yang memadai dan terlatih di lapangan. Sehingga ia memerlukan 7.500 relawan untuk membantu percepatan sertifikasi tanah. "Percepatan sertifikasi tanah membutuhkan dukungan SDM yang kuat. Sehingga melalui kerja sama hari ini, kita ingin memastikan ada tambahan tenaga yang bisa mempercepat proses di lapangan," ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
7.500 relawan dengan nama Laskar Karomah itu berasal dari kalangan santri dan mahasiswa yang telah dibekali pemahaman dasar terkait proses sertifikasi tanah, baik untuk hak milik, tanah wakaf, maupun aset tempat ibadah lintas agama. "Setelah evaluasi secara serius, kami menemukan format percepatan sertifikasi yang efektif," jelas Khofifah.
Selain penguatan SDM, Pemprov Jatim bersama BPN juga akan meluncurkan gerakan tanda batas berbasis partisipasi masyarakat, yakni Gerakan Bersama Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) dan Gerakan Bersama Pengumpulan Data Yuridis (Gema Puldadis).
Menurut Khofifah, kejelasan batas lahan serta kelengkapan data yuridis merupakan faktor krusial dalam mempercepat proses sertifikasi sekaligus meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. “Jika data tidak terverifikasi dan batas-batas bidang lahan tidak jelas, maka berpotensi menimbulkan sengketa. Bahkan patok tanah bisa berpindah. Karena itu dua gerakan ini menjadi sangat penting,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Asep Heri menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menyiapkan tambahan SDM untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.
"Melalui perjanjian kerja sama ini, kita merancang bagaimana memiliki tambahan SDM untuk membantu percepatan sertifikasi, termasuk melibatkan unsur sosial keagamaan seperti NU dan Muslimat NU,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para relawan Laskar karomah di Pacet, Mojokerto. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali relawan dengan pemahaman teknis dan administratif terkait proses sertifikasi tanah.
“Kami akan segera melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 7.500 relawan atau laskar karomah di Pacet. Mereka akan dibekali agar memahami apa yang harus dikerjakan dan bagaimana membantu proses sertifikasi tanah di lapangan," katanya.
Terkait tugas relawan, Asep menjelaskan akan dibagi dalam dua peran utama, yakni pengumpulan data fisik dan data yuridis. Data fisik mencakup pemasangan tanda batas atau patok tanah, sementara data yuridis meliputi pengumpulan dokumen dan bukti kepemilikan.
“Di lapangan nanti akan dibagi menjadi dua, ada yang fokus pada data fisik seperti pemasangan patok, dan ada yang menangani data yuridis seperti pengumpulan bukti kepemilikan untuk proses sertifikasi, baik hak milik maupun wakaf, termasuk seluruh tempat ibadah lintas agama,” pungkasnya.
