Pemprov Jatim Buka Ruang Dialog, Prioritaskan Pemulihan Pasca Demo

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusivitas pasca demonstrasi besar-besaran yang berujung kericuhan di sejumlah daerah, termasuk pembakaran Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Eddy Supriyanto, mengatakan saat ini pemerintah lebih fokus pada langkah pemulihan, pengamanan objek vital, dan membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. “Untuk pengamanan objek-objek vital, sudah ada konsolidasi dengan komponen masyarakat. Untuk saat ini, melakukan pengamanan di lingkungan masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan setelah ini sudah tidak ada lagi,” ujar Eddy, Rabu (3/9/2025).

Eddy menyebut, ruang dialog sebenarnya sudah diberikan kepada mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), ketika mereka menyampaikan aspirasi dalam bentuk aksi. Menurutnya, saat ini pemerintah memilih untuk menahan diri terlebih dahulu agar suasana kembali tenang. “Kan sudah, kan sudah mereka melakukan aksi. Di beberapa tempat mereka sudah dikasih kanal, dikasih dialog dengan kepolisian dan sebagainya. Ini kita cooling down dulu, biar kita tidak salah langkah, tidak salah statement,” jelasnya.

Ia menambahkan, arahan dari Menteri Dalam Negeri juga menekankan pentingnya menurunkan tensi politik dan sosial agar tidak muncul kesalahpahaman. “Kita cooling down dulu sampai kita rukun, nanti baru ada. Tunggu dulu," katanya.

"Ya arahnya kemarin Mendagri supaya kita cooling down dulu, pemerintah juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkemewahan, biasa saja, setelah itu juga tidak membuat statement yang bisa menimbulkan framing atau tafsir berbeda dari masyarakat,” terangnya menambahkan.

Terkait kegiatan Pemprov Jatim, Eddy menegaskan tidak ada pembatalan, tetapi penyesuaian. Acara yang bersifat seremonial besar atau melibatkan massa dalam jumlah banyak sementara ditunda demi menjaga situasi tetap kondusif.
“Bukan dibatalkan, tetap jalan. Tetapi tidak seperti kegiatan yang ada alat musik, mewah-mewah di hotel, ditahan dulu. Yang mengumpulkan massa, bukan dibatalkan tetapi ditahan dulu, sampai nanti situasi kondusif, baru silakan,” tegasnya.

Eddy juga menyinggung surat edaran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menegaskan, surat edaran itu berlaku secara permanen sebagai panduan bersama untuk menjaga ketenangan.

“Ya seterusnya, karena itu secara umum, berlaku ya seterusnya, berlaku untuk semua menjaga kondusivitas, masyarakat menghidupkan kembali Kampung Merah Putih, Kampung Pancasila,” pungkasnya.