Surabaya, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akhirnya angkat bicara terkait kelangkaan Pertalite yang terjadi di sejumlah SPBU. Namun, alih-alih menjelaskan penyebab pasti, Pemprov memilih menunggu keterangan resmi dari pemerintah pusat yang dijadwalkan disampaikan paling lambat 1 Juli 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman mengakui, distribusi Pertalite di sejumlah daerah memang sedang mengalami kendala. Meski demikian, ia menegaskan stok BBM bersubsidi tersebut tidak dalam kondisi habis.
"Sebenarnya bukan kosong, tetapi distribusinya yang sedang diatur. Kita tunggu saja, memang sementara ini sedang dilakukan pengaturan distribusi yang baik," ujar Aftabuddin, Kamis (25/6/2026).
Kelangkaan Pertalite dalam beberapa hari terakhir dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya, Jombang, Sampang, hingga Ponorogo. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite.
Meski persoalan tersebut telah dikeluhkan masyarakat, Pemprov Jatim mengaku belum dapat memberikan penjelasan lebih rinci karena seluruh kebijakan terkait distribusi BBM berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Aftabuddin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memperoleh informasi bahwa pemerintah pusat akan menyampaikan penjelasan resmi mengenai kondisi distribusi BBM paling lambat pada 1 Juli mendatang.
"Kami diminta menunggu dulu. Nanti kementerian akan mengeluarkan statement terlebih dahulu, maksimal tanggal 1 Juli. Setelah ada kepastian dari pusat, baru kami menyampaikan secara masif kepada masyarakat," katanya.
Menurutnya, Dinas ESDM Jatim tidak ingin mendahului penjelasan pemerintah pusat agar informasi yang diterima masyarakat tetap satu pintu dan tidak menimbulkan kebingungan. "Kemarin kami sudah koordinasi. Kita tunggu saja sampai paling lambat 1 Juli nanti akan ada statement dari pemerintah pusat. Baru kita lihat bagaimana perkembangan ke depannya," katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan lebih jauh penyebab gangguan distribusi Pertalite yang terjadi saat ini. "Saya belum bisa memberikan statement lebih jauh karena memang itu bukan kewenangan provinsi, melainkan kewenangan pemerintah pusat," tegas Aftabuddin.