Pagebluk Tak Kunjung Kabur, PSBB Surabaya Masih Maju Mundur

Saat ini Kota Surabaya menyumbang hampir setengah dari keseluruhan kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Selasa (14/4), terdapat 474 kasus positif COVID-19 di Jatim. Jika 228 kasus berada di Kota Surabaya, maka 246 kasus lain tersebar di 34 daerah yang terjangkit.

Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur dr Kohar Hari Santoso sempat mengatakan terdapat 6 klaster utama di Kota Surabaya. Tanpa menyebutkan nama tempat, Kohar memberi istilah klaster tersebut dengan Klaster Surabaya I, Klaster Surabaya II, Klaster Surabaya III, Klaster Surabaya IV, Klaster Tenaga Kesehatan, dan Klaster Asrama Haji Sukolilo.

Namun, enam klaster tersebut merupakan data pada tanggal 5 April 2020. Saat itu, baru ada 84 konfirmasi positif COVID-19 di Surabaya. Sementara untuk data terbaru, Kohar menyatakan masih belum bisa melacak sepenuhnya jaring-jaring penularan COVID-19 di Kota Surabaya.

"Memang ada klaster orang-orang bepergian. Setelah mereka bepergian, lalu sakit, dia menjadi penular ke orang-orang di rumahnya. Baik ke keluarga, driver, dan lain-lain. Ada beberapa titik. Saya tidak bisa menyebutkan dengan tepat," ujar Kohar saat dikonfirmasi IDN Times, Rabu (15/4).

Padahal, satu klaster di Surabaya bisa menyebar ke banyak orang. Contohnya saja Klaster Asrama Haji. Kohar mengatakan, pada Rabu (8/4) terdapat 20 orang positif COVID-19 dari klaster tersebut. Namun pada kemudian hari, ia tidak menyebut angka perkembangan klaster tersebut secara pasti saat ditanya IDN Times. Tapi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa laporan pemberitaan mulai 10-15 April, tercatat ada 20 orang di Jawa Timur yang tertular dari klaster tersebut. Artinya, setidaknya terdapat 40 orang yang positif COVID-19 dari klaster Asrama Haji Surabaya

Pemkot Surabaya pun sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona. Sebut saja penyemprotan disinfektan ke kampung-kampung. Belum lagi mobil-mobil PMK yang saban hari membasahi jalanan dan tempat-tempat umum di Surabaya dengan cairan disinfektan. Bahkan, pemkot sempat 'pamer' penyemprotan disinfektan dengan drone. 

Tak cukup sampai di situ, untuk meningkatkan imunitas warga, pemkot juga membagikan telur rebus dan pokak gratis yang rasanya super mantap. Bilik disinfektan pun diproduksi massal dan ditempatkan di berbagai sudut kota.

Hingga akhirnya, Pemkot Surabaya mewacanakan untuk melakukan karantina wilayah pada akhir Maret 2020. Posko screening dan penyemprotan disinfektan pun telah disiapkan di 19 perbatasan Kota Surabaya. Hal ini untuk menghentikan impor virus corona dari daerah lain.

"Jadi intinya adalah kita sudah bersiap untuk melakukan karantina wilayah di Surabaya, karena meningkatnya penderita positif COVID-19 ini yang cukup memprihatinkan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Irvan Wahyudrajad melalui siaran pers Pemkot Surabaya, Senin (30/3).

Karantina wilayah itu rencananya akan melarang warga yang tidak memiliki pelat kendaraan L dan non-KTP Surabaya masuk ke Kota Surabaya, kecuali dengan kepentingan mendesak. Namun rencana itu sempat tertunda lantaran keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Mereka pun harus mengikuti peraturan dan menyusun surat pengajuan PSBB kepada Menteri Kesehatan.

"Kami juga ingin secepatnya. Tapi ini kami masih dalam tahap penyusunan (surat pengajuan PSBB). Semoga segera bisa selesai," ujar Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya M Fikser, Jumat (3/3).

Tetapi, rencana itu hanya wacana belaka. Sudah hampir dua pekan sejak diumumkan, surat pengajuan PSBB tak kunjung jadi. Sampai-sampai DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sudah disetujui lebih dulu, bahkan sudah melaksanakan PSBB. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i pun serasa gemas dengan sikap pemkot yang maju mundur. Ia mengatakan, DPRD Kota Surabaya sudah berkali-kali memanggil pihak pemkot untuk menanyakan kejelasan dari PSBB yang akan diajukan.

"Kami tidak henti-hentinya meminta pemkot berkoodinasi. Sebab, kami melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemkot ini outcome-nya ternyata tidak seperti yang diinginkan. Ini kok terus meningkat (jumlah kasus COVID-19)?" ungkap Imam kepada IDN Times, Selasa (14/4).

Imam menilai Pemkot Surabaya kurang mendengar pendapat DPRD terkait penanganan COVID-19. Sebagai contoh terkait anggaran. Pemkot Surabaya mengatakan ada Rp190 miliar anggaran yang digunakan dalam penanganan COVID-19. Namun rincian yang diterima hanyalah penggunaan Rp30 miliar untuk penanganan medis dan Rp160 miliar untuk penanganan dampak sosial ekonomi. Padahal, DPRD Kota Surabaya ingin agar anggarannya diperbesar lagi demi memaksimalkan upaya penanganan.

"Kami pengin, baik medis dan dampak sosial ekonomi ini, nilainya dibesarkan. Gak apa-apa nanti kami siap membantu. Kami kan anggarannya besar. Misalnya anggarannya harus digeser dari pos mana, dewan akan menyetujui kok, karena ini kepentingan COVID-19 ini," tuturnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun sudah berkali-kali menyindir agar Kota Surabaya mengajukan PSBB. Tak hanya Surabaya, ia meminta Surabaya Raya alias Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan segera menentukan langkah tegas dan terperinci terkait penanganan COVID-19 ini.

"Kita sedang meminta untuk mendapatkan detail plan langkah pencegahan penularan ini secara terukur. Jadi kita menunggu langkah-langkah yang terukur dari Surabaya Raya apakah Surabaya, Sidoarjo, Gresik atau Lamongan," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Selasa (14/4).

Setali tiga uang, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Airlangga Prof. Kacung Marijan, Ph.D menilai bahwa Pemkot Surabaya harus segera meniru kebijakan pemerintah daerah lain dengan menerapkan PSBB. Pasalnya, saat ini kasus COVID-19 sudah lebih tinggi dari kota-kota lain.

"Kan gak bisa semprat-semprot. Semprot sekarang tapi kan orang yang membawa gak mati, tetap jalan-jalan," ujar Kacung saat dihubungi IDN Times, Rabu (15/4).

Dalam menghadapi bencana nasional seperti ini, Kacung menilai bahwa upaya penanganan bencana harus menjadi fokus utama pemerintah. Terkait dampak-dampak yang diakibatkan dari keputusan penanganan bisa diselesaikan di kemudian waktu.

Apalagi, Pemkot Surabaya dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk bertahan selama PSBB dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp10 triliun dirasa memadai.

Untuk itu, Kacung menilai agar Pemkot Surabaya segera mengajukan surat permohonan PSBB kepada Menteri Kesehatan agar bencana COVID-19 ini tidak terus menerus terjadi di Kota Surabaya.

Sementara itu, Fikser mengatakan hingga saat ini surat pengajuan PSBB masih dalam tahap penyusunan. Ia tidak menjelaskan dengan detail kendala apa yang dialami oleh Pemkot Surabaya hingga penyusunan surat pengajuan PSBB tersebut memakan waktu hampir 2 minggu.

"Ini tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja. Ada lintas sektor yang harus dibahas. Sampai sekarang masih dibuat dalam bentuk kajian," jelas Fikser saat menggambarkan perkembangan upaya PSBB di Kota Surabaya.

Padahal, Kota Surabaya sebenarnya sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan PSBB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020. Pada pasal 2 disebutkan bahwa wilayah yang ingin mengajukan PSBB harus memiliki kriteria jumlah kasus dan atau kematian yang meningkat signifikan tiap harinya. Tentu saja hal ini sudah terjadi di Kota Surabaya.

Selain itu pada Pasal 4 menjelaskan data apa saja yang harus disertakan dalam surat permohonan seperti peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal. Selain itu, di daerah tersebut juga harus sudah terjadi transmisi generasi kedua atau ketiga.

Jubir Satgas Corona Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) Alfian Nur Rosyid mengonfirmasi bahwa telah terjadi transmisi lokal di Kota Surabaya. Hingga saat ini pun banyak pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang berobat ke RSUA lantaran tertular dari orang lain di Kota Surabaya.

"Dugaan saya ada (transmisi lokal). Tapi saya belum bisa membuktikan karena datanya ada di Dinas Kesehatan. Karena kami hanya mengetahui bahwa pasien ini tertular dari orang lain di Surabaya," sebutnya saat dikonfirmasi IDN Times, Rabu (15/4).

Apalagi, klaster-klaster di Kota Surabaya masih terus berkembang. Contohnya Klaster Asrama Haji Surabaya yang kini sudah mencapai second layer alias penularan generasi kedua. Sehingga, kurva epidemiologi kasus yang terjadi di Kota Surabaya, bahkan Jatim kembali meningkat.

Kohar menjelaskan bahwa kurva epidemiologi kasus COVID-19 di Jatim dan Surabaya memang sempat menurun. Namun, angka tambahan kasus positif COVID-19 terus meningkat signifikan beberapa hari terakhir. Kurva yang awalnya merendah pun kini kembali menukik ke atas.

"Ini kalau dibiarkan terus nanti ini bisa naik, maka upaya-upaya yang lebih intens tetap kita harus lakukan. Kalau gak, nanti kurvanya juga akan (naik). Mungkin itu jadi dari warning yang kita bisa sampai kan," ungkap Kohar, Selasa (14/4).

Jadi, sampai kapan warga Kota Surabaya harus menunggu pengajuan PSBB untuk menghentikan orang-orang yang tak acuh pada keselamatan nyawanya? Pernyataan Kacung Marijan ini semoga bisa menjadi refleksi semua pihak yang merasa masih sayang dengan keluarga. Yang masih cinta dengan Surabaya. Yang masih punya harapan dan keyakinan, bahwa besok masih akan ada hidup yang harus dihadapi.

"Apalah punya harta banyak, kalau mati semua itu mau jadi apa? Menyelamatkan manusia itu lebih penting dari proyek. Uang itu bisa dicari nanti. Tapi kalau nyawa ya gimana?" pungkas Kacung.