Surabaya, IDN Times – Gelombang penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menguat di Surabaya. Kelompok masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk "Rakyat Surabaya Menggugat" di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (15/6/2026), sementara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur (Jatim) memastikan akan turun ke jalan pada Rabu (17/6/2026).
Aksi masyarakat sipil hari ini menjadi pembuka rangkaian protes yang mengusung kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat, mulai dari revisi Undang-Undang Polri, Undang-Undang TNI, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Ikhsan Aditya, mengatakan revisi UU Polri dan UU TNI menjadi tuntutan utama karena dinilai membuka ruang praktik militerisme dan mengancam demokrasi.
"Yang pertama soal pencabutan revisi Undang-Undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan. Yang kedua pencabutan Undang-Undang TNI Tahun 2025 yang memberi karpet bagi praktik militerisme dan dwifungsi TNI. Kembalikan TNI ke barak," ujarnya.
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah menghentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membebani anggaran, menurunkan harga BBM, memperkuat nilai tukar rupiah, serta menghentikan eksploitasi sumber daya alam.
Ikhsan menyebut Grahadi dipilih sebagai lokasi aksi karena merupakan kawasan yang menjadi simbol pemerintahan di Jawa Timur sekaligus ruang publik yang mudah dijangkau masyarakat. "Aksi ini sebagai respons atas situasi yang terjadi dan menjadi pemantik untuk aksi yang lebih besar lagi," katanya.
Gelombang protes dipastikan belum berhenti. BEM SI Wilayah Jawa Timur telah menjadwalkan aksi lanjutan pada Rabu (17/6/2026), meski titik aksi masih dalam tahap finalisasi.
Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Timur, Muhammad Aqomaddin mengatakan, mahasiswa akan membawa lima tuntutan yang hampir senada dengan kelompok masyarakat sipil, yakni menghentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, mencabut UU Polri dan UU TNI, menurunkan harga BBM, menolak militerisme, serta memperkuat nilai tukar rupiah.
"Kami rencanakan aksi tanggal 17 Juni. Titik lokasinya masih kami finalkan setelah pengecekan lapangan," katanya. Ia menambahkan, konsolidasi terakhir akan dilakukan sehari sebelum aksi untuk mematangkan jumlah peserta dan teknis pelaksanaan.