Surabaya, IDN Times - Sejumlah mahasiwa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi depan Kantor DPRD Kota Surabaya, Senin (15/6/2026). Massa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga menyorot program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pantauan IDN Times, massa mulai tiba sekitar pukul 14.00 WIB. Di tengah aksi, mereka sempat melakukan aksi bakar ban.
Tak lama, massa ditemui oleh anggota DPRD Kota Surabaya, Bahtyar Rifai dan Yona Bagus Widyatmoko. Setelahnya, sekitar 15.30 WIB, massa membubarkan diri. Koordinator aksi, Arsyad Habibillah yang juga Pengurus Cabang HMI Surabaya mengatakan, dalam aksi ini massa menuntut menolak kenaikan harga BBM, memperbaiki perekonomian negara. Terlebih semenjak rupiah kian melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
"Ibu kita di rumah karena kebijakan BBM naik, banyak harga bahan pokok yang naik. Ibu-ibu kita di rumah sekarang kesusahan, kita mau makan tiga kali sehari saja susah karena bahan pokok lagi melambung. Ini tuntutan dari kami Cipayung Plus Surabaya" ujarnya.
Massa juga menurut agar pemerintah memperbaiki program MBG. Sebab, program tersebut dinilai menghabiskan uang negara.
Tak hanya itu, mereka turut menuntut pencabutan pengesahan Undang-undang Polri. Dimana pengesahan UU ini dianggap terlalu terburu-buru. "Terakhir, kita menolak dan meminta pemerintah mencabut pengesahan RUU Polri terkesan terburu-buru dan mengambil partisipsi dari masyarakat sipil," sebutnya.
Arsyad memberi tenggat waktu 14 hari kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka. Bila dalam waktu 14 hari tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka mereka akan aksi kembali.
"Kami juga menuntut RUU Polri untuk dibersamai DPRD Kota Surabaya untuk melakukan judicial review ke MA untuk dicabut sekaligus direvisi ulang, karena kita ketahui bersama RUU Polri disahkan secara terburu-buru, tergesa-gesa tanpa ada keterlibatan masyarakat sipil," ungkap dia.
Sementara itu, Anggota DPRD Surabaya, Bahtyar Rifai mengatakan, DRPD Surabaya akan menindaklanjuti aspirasi massa aksi hari ini. Terkait dengan tuntutan tolak kenaikan BBM, pihaknya menyebut itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Meski begitu, ia memastikan, harga BBM subsidi tetap diperhatikan.
"Tentunya kami di DPRD Surabaya akan melakukan sesuai fungsi kami. Terkait dengan BBM itu kan sudah kewenangan pemerintah pusat yang harus ditanggapi. Karena tadi saya sampaikan bahwa yang saat ini dinaikkan pemerintah adalah BBM yang non-subsidi," tutur dia
"Jadi, kalau untuk BBM subsidi sudah kita pertahankan, pemerintah sudah pertahankan, tidak ada kenaikan di situ," imbuhnya.
Terkait dengan perbaikan tata kelola Program MBG, pihaknya sepakat dengan mahasiswa. Sebab, seperti diketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu Badan Gizi Nasional (BGN) bermasalah, beberapa petinggi dicopot dan terbukti bermain.
" BGN beberapa waktu lalu ada permasalahan yang sangat krusial, yang mana sampai ada pencopotan tiga pimpinan di BGN. Tentunya kami di DPRD juga mendukung kawan-kawan Cipayung Plus terkait dengan tuntutan yang mereka tuntut terkait dengan perbaikan pengelolaan MBG khususnya di Surabaya. Jadi seperti itu," sebutnya.
Setelah ini, tuntutan massa akan diproses di sekertariat DPRD Surabaya. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan disampaikan ke didiskusikan lagi.
"Iya, kan kita sudah terima. Tentunya nanti akan kita proses, ini akan kita masukkan di sekretariat. Nanti fungsi kami di mana, bisa meneruskan apa tidak, nanti akan kita proses lebih lanjut," pungkas dia.