Surabaya, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) kembali melontarkan kritik keras terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, BEM Unair mengajak masyarakat menandatangani petisi daring untuk menghentikan program nasional tersebut.
Seruan itu muncul di tengah mencuatnya berbagai polemik yang belakangan membayangi pelaksanaan MBG. Dalam unggahan yang dipublikasikan BEM Unair, terlihat ajakan kepada publik untuk mendukung penghentian program yang mereka nilai bermasalah.
Presiden BEM Unair, Rizqi Senja mengatakan, dorongan membuat petisi dilatarbelakangi sejumlah perkembangan terbaru yang dianggap menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam pelaksanaan MBG.
"Terjadi gonjang-ganjing karena pada akhirnya program problematik pemerintahan Prabowo-Gibran yakni MBG itu, kepala BGN dicopot. Kemudian ada kantor BGN yang digeledah. Itu menjadi indikasi yang cukup sentral untuk diperhatikan," ujarnya, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi titik penting yang membuat BEM Unair semakin yakin bahwa MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mereka memilih mendorong petisi publik sebagai bentuk tekanan politik sekaligus sarana mengukur respons masyarakat terhadap program tersebut.
"Sehingga kami ingin memberikan ultimatum kepada pemerintah bahwa memang MBG ini bermasalah. Karena itu kami membuat petisi untuk menghentikan MBG dan melihat seberapa banyak rakyat yang aware terhadap persoalan ini," katanya.
BEM Unair menegaskan sikap penolakan terhadap MBG bukan hal baru. Sejak awal peluncuran program, organisasi mahasiswa tersebut mengaku konsisten menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang menyedot anggaran negara dalam jumlah besar itu.
Rizqi menilai berbagai persoalan implementasi di lapangan menjadi alasan utama pihaknya meminta program tersebut dihentikan. Mulai dari dugaan pembengkakan anggaran, beban terhadap APBN, hingga persoalan pengadaan barang dan jasa yang menurut mereka perlu diaudit secara terbuka.
"Kami menolak MBG sejak awal karena banyak persoalan implementasi, pembengkakan anggaran, menyerap APBN, hingga persoalan pengadaan barang dan jasa yang ternyata banyak ditemukan masalah," tegasnya.
Meski meminta penghentian MBG, BEM Unair mengaku tidak menolak upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun mereka mengusulkan agar program bantuan pangan difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Rizqi, pendekatan yang lebih terarah dinilai akan membuat penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif dibanding pemberian makanan gratis secara masif kepada seluruh siswa. "Kalau memang tujuannya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, kenapa tidak difokuskan kepada daerah 3T dan kelompok yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.