Telat Serap Anggaran, Ratusan ASN di 26 OPD Magetan Tak Terima TPP

Berdasarkan data Pemkab Magetan, ada 26 OPD yang terkena sanksi penundaan TPP. Terdiri dari sejumlah dinas dan badan, serta 11 kecamatan. OPD yang lelet serap anggaran yaitu, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP dan Damkar, Disdukcapil, Dinas , P2KBP3A, BKPSDM, Disnaker, Disarpus, DPMD, DTPHP, Sekretariat DPRD, Kesbangpol, Disnakkan, Disperindag dan Dinas PUPR.

Sedangkan 11 kecamatan yang juga terkena dampaknya, yaitu Panekan, Parang, Sukomoro, Plaosan, Karas, Barat, Maospati, Magetan, Lembeyan, Takeran, dan Poncol.

Masalah utama dari rendahnya serapan anggaran ini, menurut Muchtar, adalah minimnya jumlah Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (PJB) yang bersertifikat di lingkungan Pemkab Magetan. “Banyak berkas pengadaan dari OPD yang harus dikoreksi ulang. Proses lelang dan pengadaan langsung (PL) pun jadi lambat,” tambahnya.

Penundaan TPP, lanjut Muchtar, merupakan bentuk sanksi agar OPD lebih disiplin dan mempercepat pelaksanaan kegiatan belanja daerah.

Analis Kebijakan Bagian Pembangunan Setdakab Magetan, Hery Fatkurrohman, mengungkap bahwa baru 20 dari 46 OPD yang berhasil mencapai target realisasi anggaran hingga akhir triwulan kedua.

“TPP yang ditunda seharusnya dibayarkan awal Juli, namun karena belum memenuhi syarat, akan dibayarkan di akhir bulan,” jelas Hery.

Penundaan ini bukan hanya berdampak pada para ASN, namun juga berpengaruh terhadap perputaran uang di masyarakat, karena ASN adalah salah satu penggerak utama ekonomi lokal di Magetan.

Pemerintah Kabupaten Magetan berjanji akan mempercepat evaluasi dan pendampingan terhadap OPD yang belum maksimal, agar proses anggaran bisa segera berjalan sesuai jadwal.