Telat Serap Anggaran, Ratusan ASN di 26 OPD Magetan Tak Terima TPP
26 OPD di Magetan terkena sanksi penundaan TPP
Kekurangan pejabat pengadaan memperlambat proses lelang dan pengadaan langsung
Hanya 20 dari 46 OPD yang berhasil mencapai target realisasi anggaran
Magetan, IDN Times – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Magetan harus gigit jari. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang seharusnya mereka terima di awal Juli 2025 ditunda pencairannya. Penyebabnya? Realisasi anggaran triwulan kedua di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai target.
Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Magetan, Muchtar Wahid, menyebut bahwa serapan anggaran daerah per akhir Juni hanya mencapai 42 persen, dari target seharusnya 52 persen. “Ada keterlambatan sekitar 10 persen. OPD yang TPP-nya ditunda rata-rata belum maksimal menyerap anggaran,” ujar Muchtar, Senin (21/7/2025).
1. Sebanyak 26 OPD masuk daftar “lelet”
ASN tengah gelar apel di Alun-alun Magetan. IDN Times/Riyanto. Berdasarkan data Pemkab Magetan, ada 26 OPD yang terkena sanksi penundaan TPP. Terdiri dari sejumlah dinas dan badan, serta 11 kecamatan. OPD yang lelet serap anggaran yaitu, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP dan Damkar, Disdukcapil, Dinas , P2KBP3A, BKPSDM, Disnaker, Disarpus, DPMD, DTPHP, Sekretariat DPRD, Kesbangpol, Disnakkan, Disperindag dan Dinas PUPR.
Sedangkan 11 kecamatan yang juga terkena dampaknya, yaitu Panekan, Parang, Sukomoro, Plaosan, Karas, Barat, Maospati, Magetan, Lembeyan, Takeran, dan Poncol.
2. Kekurangan pejabat pengadaan
Muchtar Wahid Pj Sekda Magetan. IDN Times/Riyanto. Masalah utama dari rendahnya serapan anggaran ini, menurut Muchtar, adalah minimnya jumlah Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (PJB) yang bersertifikat di lingkungan Pemkab Magetan. “Banyak berkas pengadaan dari OPD yang harus dikoreksi ulang. Proses lelang dan pengadaan langsung (PL) pun jadi lambat,” tambahnya.
Penundaan TPP, lanjut Muchtar, merupakan bentuk sanksi agar OPD lebih disiplin dan mempercepat pelaksanaan kegiatan belanja daerah.
3. Baru 20 OPD capai target, dampak terasa ke ekonomi
Ilustrasi aktivitas jual beli oprasi pasar di Magetan. IDN Times/Riyanto. Analis Kebijakan Bagian Pembangunan Setdakab Magetan, Hery Fatkurrohman, mengungkap bahwa baru 20 dari 46 OPD yang berhasil mencapai target realisasi anggaran hingga akhir triwulan kedua.
“TPP yang ditunda seharusnya dibayarkan awal Juli, namun karena belum memenuhi syarat, akan dibayarkan di akhir bulan,” jelas Hery.
Penundaan ini bukan hanya berdampak pada para ASN, namun juga berpengaruh terhadap perputaran uang di masyarakat, karena ASN adalah salah satu penggerak utama ekonomi lokal di Magetan.
Pemerintah Kabupaten Magetan berjanji akan mempercepat evaluasi dan pendampingan terhadap OPD yang belum maksimal, agar proses anggaran bisa segera berjalan sesuai jadwal.
