Surabaya, IDN Times - Entah apa yang ada di pikiran Yoyok Presetyo. Pemohon ganti kelamin ini untuk kedua kalinya mencabut pengajuan ganti kelaminnya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Keterangan tersebut disampaikan oleh M Shokhib Assiddiq selaku kuasa hukum pemohon. "Pemohon minta kembali dicabut laporannya," kata Shokib saat dihubungi, Kamis (6/12).
Saat ditanya alasan mengapa Yoyok ingin permohonannya dicabut kembali, Shokib mengaku tidak bisa memaparkan lebih jauh. Ia berdalin hal itu merupakan privasi kliennya yang tidak bisa diungkap ke ruang publik. "Yang jelas ada faktor-faktornya. Ini privasi klien ya," imbuh dia.
Kendati berencana untuk mencabut kembali laporannya, Shokib belum bisa memastikan kapan hal itu dilakukan. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Yoyok. Oleh sebab itu, sidang pertama yang akan dipimpin oleh hakim Hisbullah Idris pada Kamis (6/12) tetap berjalan.
Meski sidang tetap digelar, Shokib mengaku tak bisa menghadirinya. Ia beralasan sedang di luar kota. Hal yang sama juga terjadi pada Yoyok. "Yoyok masih di Bali," jawabnya singkat.
Adapun Humas PN Surabaya, Sigit Sutriono menuturkan bahwa pada permohonan pertama, Yoyok tidak bisa menyediakan surat operasi ganti kelamin dalam bahasa Indonesia. Lantaran tak bisa menyediakannya hingga tenggat yang ditentukan, ia memilih mencabut laporan.
Menanggapi hal itu, sang kuasa hukum menyampaikan bila surat keterangan operasi untuk permohonan yang kedua sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meski Yoyok akhirnya mengurungkan niatnya. "Karena rumah sakit internasional sudah berbahasa Inggris ya, terus sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penjerjemah bersertifikat," paparnya.
Yoyok Prasetyo sendiri mengajukan permohonan ganti kelamin sekaligus ganti nama menjadi Denissia Prasetyo. Sejak bekerja di Bali, Yoyok telah menikahi pria asal Skotlandia. Namun, permohonan pertamanya tersendat oleh administrasi. Sebelum melayangkan permohonan ganti kelamin, ia sudah melakukan operasi di sebuah rumah sakit di Phuket, Thailand.
Permohonan ganti kelamin di Indonesia sendiri memang jarang terjadi. Selain harus memenuhi syarat administrasi, pengabulan permohonan tersebut memakan waktu lama. Pasalnya, putusan ini akan melibatkan dokter, psikiater hingga ahli agama.