Keluarga Wakili Gilang "Bungkus" Meminta Maaf
Surabaya, IDN Times - Pihak keluarga mewakili Gilang "Bungkus" untuk meminta maaf kepada publik dan pihak Universitas Airlangga atas kegaduhan yang dilakukan oleh Gilang, mahasiswa yang yang diduga melakukan pelecehan seksual dengan dalih tugas akhir. Pihak keluarga juga memberikan klarifikasi untuk melengkapi keterangan kasus Gilang.
1. Unair rapat virtual dengan keluarga Gilang
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Unair, Puji Karyanto menyampaikan bahwa sebenarnya mereka menjadwalkan pertemuan virtual dengan Gilang untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang beredar. Namun ternyata Gilang masih belum bisa ditemui oleh pihak kampus.
"Fakultas itu mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan apa yang menjadi kekhawatiran publik. Keinginan kami bertemu langsung dengan mahasiswa kami. Ternyata sampai kemarin tidak bisa dan hanya diwakili oleh ibu dan kakaknya," ujar Puji saat dihubungi IDN Times, Selasa (4/8/2020).
2. Rapat untuk mengumpulkan pertimbangan sanksi
Lebih lanjut, Puji pun meminta keluarga Gilang untuk kooperatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kampus serta memberikan penjelasan terhadap tindakan Gilang. Nantinya, jawaban mereka akan digunakan dalam pertimbangan Komite Etik untuk usulan sanksi bagi Gilang.
"Kami mengapresiasi bahwa keluarga mau mewakili Gilang hadir dalam rapat itu sehingga kami relatif terlengkapi bahannya untuk menentukan sikap selanjutnya," tuturnya.
3. Keluarga mengklarifikasi dan minta maaf
Selain itu, pihak keluarga meminta maaf dan menyesali tindakan Gilang yang membuat publik heboh. Namun, Puji tak menjabarkan lebih lanjut penjelasan keluarga Gilang terhadap apa yang telah dilakukan oleh Gilang hingga membuat sejumlah pihak mengaku trauma.
"Pada dasarnya mereka juga sama dengan kami, menyesalkan terkait apa yang membuat riuh rendah di masyarakat," ungkapnya.
4. Gilang ada di Kapuas
Selain itu, sebenarnya pihak kampus telah mengetahui keberadaan Gilang. Ia berada di kampung halamannya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Namun Puji mengatakan bahwa kampus tidak memiliki kewenangan untuk menjemput paksa mahasiswa jurusan Sastra Indonesia tersebut.
"Kami tidak punya hak untuk memanggil paksa, kami bukan aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi. Kampus itu fokusnya pada pelanggaran akademik dan pelanggaran etika di kampus. Kalau pelanggaran pidana itu domainnya polisi," pungkasnya.
