Surabaya, IDN Times - Ancaman kekeringan mulai meluas di Jawa Timur (Jatim). Hingga awal Juni 2026, sebanyak delapan kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan seiring semakin berkurangnya ketersediaan air akibat musim kemarau yang mulai menguat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mencatat delapan daerah yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Kekeringan yakni Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Trenggalek, Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Lamongan.
Kabupaten Trenggalek menjadi daerah terbaru yang menetapkan status siaga darurat setelah dampak kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah. "Saat ini ada delapan daerah yang sudah menerbitkan SK siaga darurat kekeringan. Terbaru adalah Kabupaten Trenggalek," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto saat dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026).
Penetapan status siaga darurat menjadi langkah awal pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kekeringan, mulai dari pemetaan wilayah terdampak hingga pengajuan bantuan kepada pemerintah provinsi.
Dari delapan daerah tersebut, Kabupaten Bondowoso menjadi wilayah pertama yang mengajukan bantuan distribusi air bersih kepada Pemprov Jatim. BPBD Jatim pun telah mengirimkan bantuan sebanyak 22 rit air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
"Untuk daerah yang telah dilakukan dropping air bersih yaitu Kabupaten Bondowoso sebanyak 22 rit. Setiap rit berisi 5.000 liter air bersih sehingga total yang sudah didistribusikan mencapai 110.000 liter," kata Gatot.
Menurutnya, potensi kekeringan tahun ini perlu diwaspadai karena musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih dalam beberapa bulan ke depan.
Karena itu, BPBD Jatim telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk stok air bersih dan sarana pendukung seperti tandon air yang dapat segera didistribusikan ke daerah terdampak. "Kami tidak hanya menyiapkan air bersih, tetapi juga tandon atau tempat penyimpanan air. Sesuai arahan Ibu Gubernur, kami siap mendistribusikan bantuan ke kabupaten dan kota yang membutuhkan," katanya.
BPBD Jatim juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Daerah yang mulai mengalami penurunan debit sumber air atau kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih warga diminta segera melaporkan kondisi terkini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.