Kades Diperiksa Terkait Karnaval Sound Horeg Maut di Malang 

Kasi Humas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik memberikan klarifikasi bahwasanya mereka tidak mengeluarkan ijin dilakukannya cek sound pada Karnaval Desa Kedungrejo. Ia mengatakan memang benar panitia karnaval memang telah mengurus ijin ke Polsek Pakis pada bulan lalu, namun ijin tersebut hanya untuk melaksanakan hari besar nasional yang mencakup kegiatan karnaval, jaranan, dan lain sebagainya.

"Karena berdasarkan surat edaran dari Bupati Malang, bahwa kegiatan karnaval ataupun cek sound harus seijin dari Polres Malang. Itu sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, namun masih saja ada yang melaksanakan kegiatan tersebut," terangnya saat dikonfirmasi pada Senin (25/9/2023).

Oleh karena itu, Satreskrim Polres Malang akan diturunkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka bahkan telah melakukan pemeriksaan pada Kades Kedungrejo dan panitia karnaval.

Taufik juga mengungkapkan jika pada sore hari ini, Kapolres Malang telah mengumpulkan jajarannya. Ia memberikan atensi pada kasus kecelakaan pada Karnaval Desa Kedungrejo. Oleh karena itu, ia memberi instruksi khusus pada para kapolsek agar tidak abai ketika ada karnaval di wilayahnya.

"Tadi kita susah dikumpulkan oleh Pak Kapolres Malang, khusus kepada Kapolsek di Kabupaten Malang agar lebih mengasistensi kegiatan-kegiatan karnaval atau kegiatan yang melibatkan soundsystem dalam kapasitas besar," tegasnya.

Kapolres Malang juga disebut akan menindak tegas masyarakat yang nekat melakukan cek sound tanpa membuat ijin terlebih dahulu. Apalagi jika kegiatan tersebut jelas-jelas menyebabkan pelanggaran pidana.

"Pak Kapolres Malang juga tidak akan segan-segan apabila ada kejadian yang melibatkan tindak pidana di sana. Seperti yang terjadi barusan, Satreskrim akan melakukan pemeriksaan secara masif kepada Kepala Desa dan panitia karnaval," tuturnya.

Lebih lanjut, Taufik berharap agar masyarakat menjadikan kejadian di Desa Kedungrejo sebagai pelajaran. Ia menegaskan Polres Malang tidak melarang masyarakat yang ingin berselebrasi merayakan kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun ia menegaskan harus tetap mentaati peraturan yang susah ditetapkan. Termasuk dalam melaksanakan karnaval tidak boleh melebihi jam malam yang sudah disepakati.

"Kami terus melakukan intervensi agar kegiatan maksimal dilakukan jam 11 malam. Karena jika melebihi jam tersebut tentu akan menganggu masyarakat yang ingin beristirahat," pungkasnya.