Surabaya, IDN Times - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim menyerukan agar seluruh proses muktamar berlangsung bersih dan tanpa praktik yang mencederai marwah organisasi.
Kiai Asep secara tegas mengingatkan agar tidak terjadi riswah atau praktik suap dalam proses Muktamar ke-35. Ia juga menolak segala bentuk rekayasa peserta maupun proses pemilihan yang dinilai dapat mencederai kedaulatan forum tertinggi NU.
“Mohon pelaksanaan muktamar bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kedzaliman-kedzaliman,” tegas Kiai Asep seusai Dialog Publik bertema “Transformasi–Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama JKSN di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Kiai Asep menyoroti kemungkinan adanya praktik “mencakup” atau pengondisian peserta dalam muktamar. Menurutnya, NU bukan partai politik sehingga proses pengambilan keputusan tidak boleh diperlakukan seperti kontestasi politik praktis.
“Tidak boleh ada riswah. Kita sedang menolong, mengupayakan sebuah organisasi yang akan menjadi penopang bangsa dan negara,” tegasnya.
Ia menegaskan NU memiliki posisi strategis sebagai organisasi ulama yang menurutnya dapat menjadi salah satu kelompok penopang kehidupan bangsa dan negara.
Kiai Asep mengaitkan pandangan tersebut dengan konsep dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya keberadaan kelompok yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Menurutnya, kelompok yang memiliki peran sebagai penopang tersebut adalah orang-orang saleh dan ulama.
“Ulama itu ya Nahdlatul Ulama. Ketika Nahdlatul Ulama itu betul-betul menjadi sebuah organisasi yang dikendalikan oleh para ulama,” katanya.
Kiai Asep meminta seluruh pihak tidak melakukan tindakan yang menurutnya dapat merusak proses Muktamar ke-35. Ia secara khusus menyinggung mekanisme AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) yang menurutnya harus dijalankan secara benar dan tidak sekadar menjadi formalitas.
“AHWA misalnya, tidak dihitung. Karena itu memang pernah terjadi,” ujarnya.
Kiai Asep juga mengungkapkan pengalamannya saat mengikuti Muktamar NU di Jombang sebelumnya. Ia mengklaim pernah melihat langsung adanya persoalan dalam proses pemungutan suara.
“Jangan sampai ada pemilihan, yang memilih bukan orangnya. Ini pernah terjadi ketika di Jombang dulu. Di alun-alun itu, yang nyoblos itu bukan orang yang ada di luar-luar itu disuruh masuk terus disuruh nyoblos. Saya tahu sendiri,” katanya.
Ia mengaku menyaksikan peristiwa tersebut dari luar lokasi bersama KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. Kiai Asep berharap pengalaman tersebut tidak kembali terjadi dalam Muktamar ke-35 yang akan digelar di Jombang.
Menurutnya, proses muktamar harus dikembalikan kepada prinsip kejujuran, integritas dan pertimbangan keulamaan, bukan kepentingan kelompok tertentu. “Jangan ada upaya menguasai dan mendzalimi NU,” tegasnya.
Kiai Asep bahkan mengatakan dirinya bersama sejumlah pihak akan melakukan ikhtiar spiritual dengan membaca Hizib Nashor menjelang hingga setelah pelaksanaan muktamar. Ia berharap pembacaan tersebut diikuti semakin banyak masyarakat.
“Kita akan caranya kita akan mendoakan kehancuran mereka dengan Hizib Nashor,” katanya.
Ia mengatakan pembacaan Hizib Nashor tersebut tidak hanya dilakukan sampai Muktamar ke-35 selesai, tetapi dilanjutkan secara istiqamah setelahnya. Kiai Asep berharap langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar agar tidak ada pihak yang berani mempermainkan atau mengkhianati NU.
“Mengkhianati Nahdlatul Ulama sama dengan mengkhianati bangsa, karena menghilangkan kelompok penopang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kiai Asep juga menyinggung isu mengenai dugaan besaran uang yang disebut-sebut beredar dalam proses perebutan pengaruh menjelang muktamar. Ia menyebut angka mulai dari Rp50 juta hingga 10.000 dolar AS, namun menegaskan bahwa informasi tersebut masih berupa isu yang ia dengar.
“Basirah, pandangan hati, kebenaran, nurani. Bukan bisyarah yang sekarang sudah diisukan ada yang Rp50 juta, ada yang 10.000 dolar, ada yang macam-macam itu. Tapi ndak tahu juga,” ungkapnya.
Kiai Asep menegaskan dirinya tidak akan menggunakan cara-cara tersebut untuk memperoleh dukungan. “Saya ndak mau melakukan itu semua karena tidak boleh dengan cara yang semacam ini,” tegasnya.
Ia juga menduga terdapat pihak yang menjadi pemodal di balik upaya tertentu untuk memengaruhi dinamika NU. Namun, pernyataan tersebut disampaikan sebagai pandangan dan dugaan pribadi Kiai Asep, bukan berdasarkan temuan resmi.
Kiai Asep menekankan, Muktamar ke-35 harus menjadi momentum memperkuat kembali NU sebagai organisasi yang berakar pada ulama dan pesantren. “Keberadaan NU sebagai organisasinya para ulama, itu akan menjadi penopang keberadaan bangsa dan negara,” pungkasnya.