Surabaya, IDN Times - Peta persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mengerucut jelang Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Jombang, 27-31 Agustus 2026. Nama Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang sekaligus Ketua PWNU Jawa Timur (Jatim) KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dinilai mulai menguat, sementara peluang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) disebut semakin kecil karena terbentur aturan organisasi.
Di sisi lain, bakal calon Ketua Umum PBNU KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam terus menggenjot safari kebangsaan ke berbagai wilayah NU. Hingga pertengahan Juli, ia mengaku telah bersilaturahim dengan 22 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan menargetkan menjangkau 90 persen PWNU sebelum Muktamar dimulai.
"Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah bersilaturahim di 22 PWNU. Setiap kami datang selalu melalui PWNU secara resmi, tidak pernah langsung masuk ke PCNU tanpa sepengetahuan PWNU," ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Mantan Wakil Ketua PWNU Jatim itu mengatakan pendekatan tersebut sengaja dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap hierarki organisasi NU. Menurutnya, etika struktural harus dijaga agar tidak menimbulkan gesekan di tingkat wilayah.
Ia mengungkapkan agenda safari masih akan berlanjut ke Bali, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.
Sementara wilayah Papua dan Maluku belum dijadwalkan karena sebagian besar kepengurusannya disebut belum mengantongi surat keputusan (SK) definitif.
Gus Salam menargetkan awal Agustus nanti sudah dapat bersilaturahmi dengan sekitar 90 persen PWNU di Indonesia. "Saya berharap di awal Agustus kami sudah bisa bersilaturahmi minimal di 90 persen wilayah," katanya.
Selain melakukan konsolidasi, Gus Salam juga mendesak PBNU segera mengumumkan daftar resmi PWNU dan PCNU yang memiliki hak suara pada Muktamar. Menurutnya, masih banyak kepengurusan yang belum memperoleh kepastian status karena belum menerima SK.
"Kami berharap paling akhir Juli semuanya sudah jelas. Harus ada rilis resmi mengenai siapa yang memiliki hak suara dan siapa yang hanya memiliki hak bicara agar tidak ada simpang siur," tegasnya.
Ia mengaku menangkap aspirasi kuat dari sejumlah PWNU dan PCNU yang menginginkan perubahan kepemimpinan di tubuh PBNU. Menurutnya, banyak pengurus daerah berharap figur yang selama ini terlibat konflik internal tidak lagi menduduki jabatan strategis.
"Mereka berharap semua yang terlibat dalam konflik sebaiknya tidak lagi memimpin NU atau menduduki jabatan strategis di PBNU," katanya.
Soal kandidat lain, Gus Salam menilai nama Gus Kikin memang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, kesiapan Gus Kikin sudah disampaikan secara internal sejak sebelum Ramadan.
"Kalau Pak Kikin setahu saya sejak sebelum puasa sudah menyampaikan siap jika diberi kepercayaan. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan semakin terlihat setelah Munas-Konbes," bebernya.
Sementara peluang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dinilai belum terlihat. Gus Salam mengatakan hingga kini belum ada langkah konkret dari Cak Imin untuk mengikuti kontestasi Ketua Umum PBNU.
"Sampai hari ini saya belum melihat kesungguhan atau upaya konkret beliau pribadi untuk ikut kontestasi," katanya.
Menurut Gus Salam, selain belum terlihat melakukan konsolidasi, Cak Imin juga masih terbentur Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU. Aturan tersebut mengharuskan fungsionaris partai politik mengundurkan diri minimal satu tahun sebelum dapat dipilih sebagai Ketua Umum PBNU.
"Itu diatur dalam Perkum NU. Fungsionaris partai bisa dicalonkan dan dipilih apabila sudah mengundurkan diri dari partai selama satu tahun," tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui aturan tersebut masih berpotensi diubah melalui forum Muktamar apabila disepakati peserta atau muktamirin. Namun hingga saat ini, Perkum tersebut masih berlaku sebagai dasar pencalonan Ketua Umum PBNU.