Surabaya, IDN Times - Peta politik nasional mulai diwarnai spekulasi mengenai sosok yang berpotensi mengisi kursi Wakil Presiden RI jika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka benar-benar berlanjut. Delapan nama tokoh nasional pun masuk dalam radar analisis, mulai dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Anies Baswedan.
Akademisi Universitas Trunojoyo Madura sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim Abdussalam, menyebut delapan figur tersebut memiliki modal politik dan pengalaman yang dapat diperhitungkan dalam skenario pengisian jabatan wakil presiden.
Selain Khofifah, Puan, AHY, dan Anies, nama lain yang masuk pemetaan Surokim adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar, serta Mahfud MD.
Namun, Surokim menegaskan, deretan nama tersebut bukan daftar kandidat resmi. Pemetaan itu merupakan analisis atas figur-figur yang memiliki latar belakang, jejaring, dan kekuatan politik berbeda apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
“Pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan mencari figur pengganti. Ini menyangkut penataan ulang konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh politik, serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Surokim, Rabu (11/11/2026).
Dinamika ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana pada 10 November 2026.
Meski demikian, Gibran disebut tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Artinya, penyampaian niat mundur tersebut belum dengan sendirinya membuat jabatan wapres kosong.
Surokim mengingatkan, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden otomatis beralih kepada figur lain.
Mengacu Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Proses pemilihan itu harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
“Presiden memang memegang kunci pencalonan, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan MPR. Karena itu, figur yang diusulkan harus memiliki kapasitas pemerintahan sekaligus kemampuan memperoleh dukungan politik lintas partai,” jelasnya.
Dari delapan nama tersebut, Khofifah Indar Parawansa dinilai memiliki kombinasi pengalaman eksekutif dan jejaring sosial yang luas. Pengalamannya memimpin Jawa Timur sebagai gubernur serta pernah menjabat Menteri Sosial menjadi bekal dalam mengelola pemerintahan di tingkat daerah maupun nasional.
Selain itu, posisi Khofifah sebagai pembina dan mantan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama memberinya jaringan sosial yang kuat, terutama di kalangan perempuan dan komunitas akar rumput.
“Khofifah memiliki modal pengalaman eksekutif, legitimasi sosial, dan jejaring politik yang kuat. Kehadirannya juga dapat memperkuat jembatan politik pemerintah pusat dengan Jawa Timur sekaligus memperluas representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional,” ungkap Surokim.
Sementara itu, Puan Maharani memiliki pengalaman di ranah legislatif dan eksekutif. Kiprahnya sebagai Ketua DPR RI dan mantan menteri dinilai dapat menjadi modal untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan parlemen.
Namun, jika Puan masuk dalam skenario pengisian kursi wapres, konsekuensinya tidak hanya menyangkut posisi di pemerintahan. Perubahan tersebut juga berpotensi memengaruhi konfigurasi kepemimpinan DPR serta hubungan politik dengan PDI Perjuangan.
Nama AHY juga masuk dalam peta analisis. Sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, AHY memiliki pengalaman di pemerintahan dan kepemimpinan partai. Meski demikian, penempatannya perlu memperhitungkan keseimbangan representasi partai-partai dalam koalisi.
Figur lain yang turut diperhitungkan adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X. Surokim menilai Sultan memiliki legitimasi kultural, pengalaman memimpin pemerintahan daerah, serta kapasitas simbolik sebagai figur pemersatu.
Dalam koalisi dengan beragam kepentingan, karakter figur semacam itu dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk menjaga hubungan antarkelompok politik.
Adapun Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman dalam mengelola dinamika politik di DPR serta koordinasi dengan Gerindra. Kedekatannya dengan pusat pengambilan keputusan politik dapat menjadi modal komunikasi pemerintahan. Namun, apabila posisi presiden dan wakil presiden sama-sama diisi figur dari partai yang sama, persepsi dominasi di antara mitra koalisi juga perlu diperhitungkan.
Di luar nama-nama tersebut, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga masuk dalam pemetaan. Ketua Umum PKB itu memiliki pengalaman di kabinet dan dukungan politik melalui partainya di parlemen.
Menurut Surokim, keterlibatan Muhaimin dalam pemerintahan berpotensi memperkuat hubungan politik dengan PKB. Namun, peningkatan posisi tawar partai juga perlu dihitung agar tidak mengganggu keseimbangan koalisi.
Sementara itu, Anies Baswedan dan Mahfud MD merepresentasikan kemungkinan keterlibatan figur dengan latar belakang dan basis penerimaan politik yang berbeda. Kehadiran tokoh di luar lingkaran utama koalisi, menurut Surokim, dapat menjadi salah satu opsi untuk memperluas jangkauan politik pemerintahan Prabowo.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa rekonsiliasi di tingkat elite tidak otomatis berarti rekonsiliasi di kalangan pemilih. Kesediaan masing-masing figur untuk menempati posisi wakil presiden juga belum dapat dipastikan.
Lebih jauh, Surokim menilai pembahasan mengenai sosok pengganti wapres tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Dalam perspektif politik, situasi tersebut berkaitan dengan konsep coalitional presidentialism, yakni strategi presiden membangun dan mempertahankan koalisi untuk menopang efektivitas pemerintahan.
“Prabowo perlu menghitung apakah figur baru akan memperkuat koordinasi pemerintahan atau justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru. Jangan sampai pergantian wakil presiden justru melahirkan ketegangan baru di dalam koalisi,” katanya.
Surokim juga menyoroti potensi munculnya situasi dual power atau matahari kembar apabila pembagian kewenangan antara presiden dan wakil presiden tidak dirumuskan secara jelas.
Menurutnya, kejelasan kepemimpinan dan pembagian tugas menjadi penting agar birokrasi tidak menghadapi dua pusat pengaruh yang saling bersaing.
Ia menegaskan, penentuan wakil presiden tidak semestinya hanya didasarkan pada kedekatan dengan presiden atau besarnya daya tawar partai politik. Figur yang dipilih harus memiliki kapasitas membantu jalannya pemerintahan, menjaga hubungan dengan parlemen, serta memahami tanggung jawab konstitusional sebagai orang nomor dua di Indonesia.
“Wakil presiden bukan sekadar pelengkap tiket politik atau hadiah bagi elite yang sedang bernegosiasi. Figur yang dipilih harus mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga hubungan dengan parlemen, memiliki mandat yang jelas, dan siap menjalankan tanggung jawab konstitusional apabila sewaktu-waktu harus menggantikan Presiden,” pungkasnya.