Surabaya, IDN Times - Gelombang mahasiswa mulai bergerak menuju pusat Kota Surabaya dalam momentum peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Lebih dari 1.000 mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) turun ke jalan dengan mengendarai sepeda motor untuk mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, kawasan Jalan Gubernur Suryo.
Sebelum menuju titik aksi, massa mahasiswa ITS lebih dulu berkumpul di Kampus B Universitas Airlangga (Unair). Mereka berencana berangkat bersama dengan kelompok mahasiswa lainnya menuju kawasan Grahadi.
Presiden BEM ITS, Rakan Naufal Alief, membenarkan jumlah mahasiswa yang telah terdata mengikuti aksi tersebut mencapai lebih dari 1.000 orang. "Betul, pendataan kami sudah lebih dari 1.000. Kami masih di Unair B terlebih dahulu," kata Rakan saat dikonfirmasi IDN Times.
Pantauan di lapangan pukul 11.45 WIB, massa mahasiswa bergerak menggunakan sepeda motor. Beberapa di antaranya tampak membawa sepeda motor menuju titik kumpul di Kampus B Unair sebelum melanjutkan perjalanan ke Grahadi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan dan bencana alam, pendidikan dan ketenagakerjaan, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), supremasi sipil, hingga evaluasi kebijakan dan keadilan ekonomi.
Rakan sebelumnya menyebut mahasiswa menilai berbagai persoalan tersebut belum mendapat penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat. Mereka menyoroti kerusakan lingkungan, bencana ekologis, ketimpangan ekonomi, hingga ancaman terhadap kebebasan sipil dan demokrasi.
“Kami tegaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di tengah janji besar dan ambisi kekuasaan, rakyat justru terus dihadapkan pada ketidakadilan, kerusakan lingkungan, bencana ekologis, ketimpangan ekonomi, hingga ancaman terhadap kebebasan sipil dan demokrasi,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan hak korban bencana, anggaran kebencanaan, pemerataan pendidikan, serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak. Mereka turut mengkritik dugaan praktik pembungkaman, kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Rakan menegaskan, aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. “Kami percaya bahwa negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan melanggengkan ketidakadilan. Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan, kebijakan tidak boleh mengabaikan keselamatan, dan kekuasaan tidak boleh berdiri di atas penderitaan rakyat,” katanya.