Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Direktur operasional KBS, Nurika saat ditetapkan tersangka. (IDN Times/Khusnul Hasana)
  • Pemkot Surabaya meminta Dewan Pengawas Perumda KBS mengambil alih sementara tugas direksi yang kosong akibat proses hukum di Kejati Jawa Timur.

  • Pengambilalihan pengelolaan KBS mengacu pada Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44, agar operasional tetap berjalan sesuai SOP.

  • Pemkot menekankan pemenuhan pakan, perawatan kandang dan habitat, serta kesehatan satwa harus berkelanjutan, sambil menyerahkan perkara kepada Kejati Jatim.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Tahun 2026

Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 mengatur bahwa Dewan Pengawas dapat menjalankan pengurusan Perumda KBS.

21 November 2026

Pemkot Surabaya memerintahkan Dewan Pengawas Perumda KBS mengambil alih sementara tugas direksi yang kosong akibat proses hukum. Operasional KBS, termasuk perawatan dan kesejahteraan satwa, diminta tetap berjalan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Dewan Pengawas Perumda Kebun Binatang Surabaya mengambil alih sementara tugas direksi untuk menjaga operasional kebun binatang tetap berjalan di tengah proses hukum.
  • Who?
    Dewan Pengawas Perumda KBS, pegawai KBS, Pemkot Surabaya, Asisten II Syamsul Hariadi, serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terlibat dalam pengamanan operasional dan proses hukum.
  • Where?
    Pengambilalihan pengelolaan berlangsung di Perumda Kebun Binatang Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur.
  • When?
    Syamsul Hariadi menyampaikan kebijakan tersebut pada Sabtu, 21 November 2026, saat proses hukum masih ditangani Kejati Jawa Timur.
  • Why?
    Langkah ini dilakukan karena proses hukum berdampak pada kekosongan jabatan direksi, sementara pakan, kandang, habitat, kesehatan, dan kesejahteraan satwa harus tetap terjamin.
  • How?
    Pemkot memerintahkan Dewas sebagai pelaksana tugas mengurus Perumda KBS bersama pegawai sesuai peraturan dan SOP, berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pengurus Kebun Binatang Surabaya sedang punya masalah hukum. Jadi, Dewan Pengawas sekarang membantu mengurus kebun binatang sementara. Pemkot Surabaya minta semua pegawai tetap bekerja seperti biasa. Makanan, kandang, kesehatan, dan perawatan hewan harus tetap dijaga. Kejaksaan Jawa Timur masih menangani masalah hukumnya.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Respons cepat Pemkot Surabaya menempatkan kesejahteraan satwa sebagai prioritas di tengah perubahan pengelolaan KBS. Dengan Dewas menjalankan tugas direksi sesuai aturan dan SOP bersama para pegawai, kebutuhan pakan, perawatan habitat, serta layanan kesehatan satwa diupayakan tetap berkelanjutan, sementara proses hukum tetap dihormati secara independen.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Pemkot Surabaya bergerak cepat mengamankan operasional Kebun Binatang Surabaya (KBS) di tengah proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim). Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) KBS diperintahkan mengambil alih sementara tugas direksi untuk memastikan pengelolaan kebun binatang legendaris tersebut tetap berjalan.

Langkah ini diambil menyusul perkembangan proses hukum yang berdampak pada kekosongan jabatan anggota direksi Perumda KBS. Pemkot Surabaya menegaskan, persoalan hukum tidak boleh sampai mengganggu operasional, terutama menyangkut perawatan dan kesejahteraan satwa.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan, pengambilalihan sementara tugas direksi oleh Dewas telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

"Kami Pemerintah Kota meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP," ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Dia meminta seluruh jajaran Dewas dan pegawai tidak terpengaruh perkembangan persoalan hukum yang sedang berjalan. Seluruh aktivitas perusahaan harus tetap berlangsung sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Perhatian utama, kata Syamsul, adalah memastikan seluruh kebutuhan satwa tetap terpenuhi. Mulai dari ketersediaan pakan, pemeliharaan kandang dan habitat, hingga pelayanan kesehatan satwa harus berjalan secara berkelanjutan tanpa gangguan.

"Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama, karena Kebun Binatang Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya," tegasnya.

Syamsul menambahkan, Pemkot Surabaya menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah ditangani Kejati Jatim. Pemkot tidak akan mencampuri penanganan perkara dan menyerahkan seluruh prosesnya kepada aparat penegak hukum.

"Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim. Di sisi lain, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan akibat perkembangan persoalan hukum tersebut," pungkasnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More