Surabaya, IDN Times - Kapasitas Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur (Jatim) bakal diperbesar secara signifikan. Pemerintah pusat memproyeksikan satu sekolah mampu menampung hingga 2.000–3.000 siswa pada tahun ajaran 2027/2028. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan kapasitas sebelumnya yang sekitar 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Perluasan kapasitas itu sejalan dengan rencana pembangunan tambahan 10 gedung SR permanen di Jatim pada 2027. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Restu Novi Widiani, menyebut saat ini terdapat 18 SR permanen dan 11 SR rintisan di wilayahnya.
Dari 10 rencana pembangunan baru, tujuh lokasi telah mendapatkan persetujuan. Ketujuhnya berada di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Bangkalan, dan Magetan.
Sementara itu, tiga lokasi lainnya, yakni Kota Malang, Kabupaten Lamongan, dan Sumenep, telah dinyatakan layak, tetapi masih menunggu persetujuan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Pada tahap pertama ada tiga SR yang akan segera dibangun. Yaitu di Kabupaten Lamongan, Bangkalan dan Kota Probolinggo. Kami targetkan pembangunan bisa lebih cepat pada akhir tahun ini," ujarnya.
Besarnya kapasitas baru membuat desain bangunan ikut berubah. Meski kebutuhan lahan diperkirakan tetap sekitar enam hektare, gedung SR akan dibangun lebih tinggi dengan konsep bertingkat agar mampu menampung lebih banyak siswa.
"Luas lahannya sama, tapi bangunnya aja lebih tinggi. Dengan begitu daya tampungnya akan lebih banyak," katanya.
Penambahan kapasitas juga berdampak pada pengaturan rombongan belajar (rombel) di setiap jenjang. Secara baku, Kemensos menetapkan masing-masing tiga rombel untuk SD, SMP, dan SMA.
Namun, Dinsos Jatim mencatat minat masyarakat untuk mendaftarkan anak ke SR lebih banyak pada jenjang SMP dan SMA. Sementara itu, pendaftaran jenjang SD relatif menghadapi tantangan karena sebagian anak belum terbiasa tinggal di asrama dan jauh dari orang tua.
"Secara teknis, minat pendaftar lebih dominan di jenjang SMP dan SMA. Untuk anak usia SD, secara psikologis masih banyak yang belum terbiasa jika harus jauh atau lepas dari orang tua di asrama," jelas Novi.
Untuk mengantisipasi ketimpangan jumlah pendaftar, Dinsos Jatim mengajukan fleksibilitas pengaturan rombel kepada Kemensos. Kuota kelas SD yang tidak terpenuhi diusulkan dialihkan untuk menambah rombel SMP atau SMA.
Meski demikian, keputusan perubahan skema tersebut berada di tangan Kemensos bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Di sisi lain, penambahan jumlah siswa juga membutuhkan dukungan tenaga pendidik dan kependidikan. Novi menyebut pemerintah pusat menyiapkan 5.000 tenaga pendidik dan kependidikan baru untuk kebutuhan Sekolah Rakyat secara nasional.
Namun, jumlah tenaga yang akan dialokasikan khusus untuk Jatim belum dapat dipastikan. Dinsos Jatim saat ini bertugas mengawal dan memantau pelaksanaan program di daerah. "Pusat menyediakan 5.000 tendik baru secara nasional. Untuk Jatim sendiri kami belum bisa memastikan. Kami berharap penambahan tenaga pendidik baru bisa sesuai kebutuhan," pungkasnya.