CPNS Jatim Belum Dibuka, Usulan Formasi Lebih Kecil

Surabaya, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) masih belum bisa membuka pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026. Hingga awal Juli, usulan formasi yang diajukan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Meski ribuan aparatur sipil negara (ASN) memasuki masa pensiun tahun ini, jumlah formasi yang diusulkan justru lebih sedikit.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni mengatakan, pemerintah daerah belum dapat mengumumkan jadwal pembukaan seleksi karena proses evaluasi kebutuhan formasi masih berlangsung di tingkat pemerintah pusat.

"Sampai sekarang masih menunggu persetujuan dari Kementerian PANRB, sehingga belum dibuka. Nanti kalau sudah ada kabar, akan saya sampaikan," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Yuyun, sapaan akrabnya, mengungkapkan sekitar 2.645 ASN di lingkungan Pemprov Jatim memasuki masa purna tugas pada 2026. Namun, usulan formasi CASN yang diajukan hanya sekitar 2.100 formasi.

"Jumlah formasi yang kami usulkan berada di bawah jumlah pegawai yang memasuki masa purna tugas. Tahun ini jumlah pegawai yang purna tugas sekitar 2.645, sedangkan kebutuhan yang kami usulkan sekitar 2.100 orang," katanya.

Menurut Yuyun, pengurangan usulan formasi dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan riil organisasi. Seluruh usulan kini masih diteliti KemenPANRB sebelum ditetapkan menjadi formasi resmi.

"Usulan dari kami sudah disampaikan. Saat ini masih diteliti oleh Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasinya," jelasnya.

BKD Jatim memetakan kebutuhan terbesar bukan lagi pada jabatan administratif, melainkan tenaga teknis di berbagai organisasi perangkat daerah. Salah satu yang menjadi prioritas ialah tenaga pelayanan sosial di Dinas Sosial.

"Kami masih membutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi khusus untuk merawat lansia, termasuk memandikan lansia, maupun merawat anak-anak. Pekerjaan seperti ini membutuhkan perhatian dan keahlian tersendiri," ungkap Yuyun.

Selain itu, kebutuhan juga muncul di sektor infrastruktur. BKD mengusulkan penambahan tenaga laboratorium di lingkungan Dinas PU Bina Marga untuk mendukung pengujian kualitas material jalan, terutama di tengah tingginya kerusakan akibat kendaraan bermuatan berlebih.

"Dibutuhkan tenaga laboratorium yang dapat melakukan pengujian, seperti menentukan ketebalan aspal yang sesuai. Kebutuhan tenaga seperti ini juga cukup besar," katanya.

Sementara itu, kebutuhan tenaga pendidik tetap menjadi bagian dari usulan formasi. Namun, jumlahnya masih akan disesuaikan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan di masing-masing sektor.

"Untuk guru juga sama. Nanti semuanya akan kami hitung secara berimbang sesuai dengan kebutuhan," pungkas Yuyun.