Surabaya, IDN Times – Niat mencari kerja demi mendapat penghasilan justru diduga berujung eksploitasi. Sebanyak 19 orang di Kabupaten Sidoarjo diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah direkrut melalui media sosial oleh seorang warga negara asing (WNA) asal Suriah berinisial FD (57).
Modusnya terbilang menjerat. Para pekerja hanya menerima gaji sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Namun, jika berani mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan, mereka terancam denda hingga Rp15 juta.
Kasus ini diungkap Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jatim. Dari 19 orang yang diduga menjadi korban, satu di antaranya masih berusia di bawah umur.
Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim, Kombes Pol Gannis Setyaningrum mengungkapkan, FD diduga merekrut para pekerja melalui media sosial untuk dipekerjakan di sebuah restoran yang sebenarnya belum beroperasi.
Namun, pekerjaan yang dijalani para korban tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka justru diduga dipaksa bekerja melampaui batas kemampuan dengan upah yang tidak sebanding. "Para korban dipekerjakan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Mereka dipaksa bekerja melampaui batas kemampuan dengan upah yang tidak sesuai," ujar Gannis saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Kasus tersebut berlangsung selama Mei hingga Oktober 2026. Dalam proses perekrutan, tersangka diduga membuat perjanjian kerja yang memberatkan sehingga para pekerja kesulitan mengundurkan diri.
Ancaman denda menjadi salah satu cara yang diduga membuat korban bertahan. Besarannya berkisar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila pekerja berhenti sebelum masa kerja tiga bulan.
Para korban juga tinggal di mess atau kafe yang berkaitan dengan tempat kerja mereka. Meski tidak dikunci secara fisik, mereka disebut tidak bisa leluasa meninggalkan tempat tersebut karena terikat perjanjian kerja.
"Para korban tinggal di mess atau kafe tersebut. Mereka tidak bisa sembarangan keluar bukan karena dikunci secara fisik, tetapi karena terikat perjanjian kerja yang memberatkan," ungkap Gannis.
Tak hanya dugaan eksploitasi ekonomi, penyidik juga menemukan dugaan eksploitasi seksual terhadap dua pekerja laki-laki berinisial MIP dan MFP. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan upah dan jam kerja, tetapi juga dugaan pelanggaran terhadap tubuh dan hak para pekerja.
Dari keseluruhan korban, 18 orang merupakan orang dewasa dan satu lainnya masih anak-anak. Keterlibatan korban di bawah umur membuat kasus ini semakin serius karena menyangkut perlindungan anak dari praktik eksploitasi.
Atas perbuatannya, FD dijerat Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau ketentuan pidana terkait perlindungan anak serta ketenagakerjaan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. "Saat ini tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim untuk menjalani proses hukum," jelas Gannis..
Polda Jatim berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pendampingan kepada para korban. Langkah tersebut meliputi penyediaan rumah aman, asesmen psikologis, hingga pendampingan hukum.