BEM SI Jatim Desak Transparansi Draft RKUHP

Massa BEM SI, kata Yoga, merespons wacana pemerintah yang akan mengesahkan RKUHP pada Juli ini. Hal tersebut dipertanyakan, karena diduga masih belum ada perbaikan pasal kontroversial yang pernah dituntut pada 2019 lalu. Terbukti, draft RKUHP sekarang ini belum bisa dipublikasi.

"Transparansi berkaitan dengan draft belum ada, terus bagaimana partisipasi masyarakat untuk ikut serta di dalam pembahasan RKUHP ini," ujar Yoga di sela-sela aksi.

Terkait pasal yang bermasalah, Yoga menyebut ada yang berkaitan dengan kegiatan demokrasi. Seperti halnya, pembatasan aksi kemudian mencemarkan nama baik pemerintah dalam artian Presiden dan jajarannya. Tentu hal ini bisa menjadi pasal karet ke depannya.

"Akhirnya bisa diintrepretasi sendiri oleh pemerintah. Tentunya ini bisa membatasi ruang gerak demokrasi kita (rakyat) seperti yang diamanatkan reformasi," katanya.

Keresahan-keresahan inilah yang pengin disampaikan oleh Aliansi BEM SI Jatim kepada DPRD Jatim. "Kami meminta DPRD Jatim mengawal pembahasan dan pengesahan di pusat. Sehingga aspirasi di Jawa Timur bisa diakomodir," harapnya.

"Kalau belum diakomodir, pasti kami bakal menggelar aksi kembali dan kami coba mengajak seluruh elemen di Jawa Timur untuk aksi kembali bersama-sama. Karena kami bakal memperjuangkan," tegas Yoga.