BEM Malang Raya Kritisi Hasil Renovasi Stadion Kanjuruhan
Malang, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya mengkritik hasil renovasi Stadion Kanjuruhan yang menelan biaya Rp357 miliar. Mereka menilai jika hasil renovasi tidak proporsional nilai anggaran yang fantastis. Dan berdasarkan hasil audit eksternal, tersapat ketidaksesuaian penggunaan dana, pengadaan material yang meragukan, serta keterlambatan pembayaran kepada tenaga kerja.
1. BEM Malang Raya mencium masalah anggaran renovasi Stadion Kanjuruhan
Koordinator BEM Malang Raya, Gilang Dalu menilai dana Rp357 miliar yang digunakan untuk renovasi Stadion Kanjuruhan tampak tidak masuk akal dengan hasil yang diperlihatkan saat ini. Ia membandingkan dengan renovasi Stadion Manahan Solo yang menelan biaya lebih sedikit, yaitu Rp300 miliar, tapi bisa membuat peningkatan fasilitas yang signifikan. Bahkan, menurutnya biaya pembangunan Stadion Gelora Bung Tomo memiliki nilai yang hampir sama seperti renovasi Stadion Kanjuruhan, tapi perbedaan hasilnya seperti langit dan bumi.
Oleh karena itu, Gilang menilai jika renovasi Stadion Kanjuruhan hanya bentuk pemborosan dan ketidakadilan. Bahkan ia menilai jika renovasi Stadion Kanjuruhan hanyalah pencitraan pemerintah belaka agar masyarakat melupakan Tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 jiwa.
"Pemerintah harus memprioritaskan kemaslahatan rakyat, bukan memperkaya segelintir pihak. Stadion ini seharusnya menjadi sarana untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan politik atau citra semata. Sudah saatnya anggaran yang diambil dari uang rakyat digunakan untuk tujuan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk memenuhi ambisi yang tidak berkelanjutan dan tidak relevan dengan kebutuhan dasar rakyat," terangnya saat dikonfirmasi pada Minggu (19/1/2025).
2. KontraS menilai jika Rp357 miliar lebih baik untuk restitusi keluarga korban
BEM Malang Raya dan KontraS juga menyoroti hasil sidang restitusi keluarga korban Tragedi Kanjuruhan yang hanya Rp1,02 miliar untuk 135 jiwa. Menurutnya, hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya peduli pada kepentingan pembangunan stadion daripada nyawa manusia.
"Sebuah jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan anggaran renovasi stadion. Padahal tidak ada harga yang bisa menggantikan nyawa, tetapi dengan angka yang sangat minim ini, jelas menunjukkan bahwa korban tidak mendapat perhatian yang semestinya," tegas Haris Maulana selaku Koordinator KontraS wilayah Jawa Timur,
Haris menekankan bahwa angka tersebut sangat tidak sebanding dengan trauma yang ditanggung keluarga korban. Menunjukkan ketidakadilan kepada keluarga korban Tragedi Kanjuruhan.
3. Empat tuntutan BEM Malang Raya untuk pemerintah
BEM Malang Raya juga menyampaikan tuntutan tegas terkait transparansi anggaran dan audit terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proyek renovasi Stadion Kanjuruhan. Pertama, menuntut pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), membuka secara detail penggunaan anggaran yang mencapai Rp357 miliar untuk renovasi stadion ini. Publik berhak mengetahui secara jelas alokasi dana yang digunakan, mulai dari pengadaan material, tenaga kerja, hingga pengeluaran lainnya. Anggaran yang begitu besar harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.
Kedua, mendesak agar dilakukan audit independen yang menyeluruh terhadap seluruh tahapan proyek renovasi Stadion Kanjuruhan, termasuk pengadaan material dan pembayaran kepada pihak-pihak yang terlibat. Audit ini harus melibatkan lembaga yang kredibel dan memiliki integritas, untuk memastikan bahwa dana yang digunakan tidak diselewengkan atau digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan utama proyek.
Ketiga, menuntut agar anggaran yang lebih besar diperuntukkan bagi penyelesaian hak-hak korban tragedi Kanjuruhan yang hingga saat ini belum dipenuhi dengan layak. Restitusi untuk keluarga korban harus menjadi prioritas utama, dan anggaran untuk hal ini harus dipastikan mencukupi, mengingat besarnya dampak yang ditanggung oleh korban dan keluarga mereka
Keempat, meminta agar proyek renovasi Stadion Kanjuruhan dievaluasi secara menyeluruh. Dana yang digunakan seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, namun kenyataannya proyek ini lebih terkesan sebagai pencitraan belaka. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Malang dan Indonesia pada umumnya, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
