Antisipasi Hoaks, Ketua KPU Tinjau Langsung Pencetakan Surat Suara

Arief mengatakan, proses pencetakan surat suara ini ditargetkan selesai tanggal 11 Maret 2019. Pencetakan surat suara ini sekaligus menjadi jawaban berita hoaks yang menyebutkan ada tujuh kontainer di Tanjung Priok berisi surat suara tercoblos. 

"Nantinya dilanjutkan satu lagi tahapan yakni produksi dan distribusi. Sekarang proses produksi surat suara, yang ini bukan hoaks, yang tujuh kontainer itu hoaks," kata Arief.

Untuk memastikan proses produksi surat suara sesuai dengan standard operation procedure (SOP), Arief mengajak Anggota Komisi II DPR, Jainudin Amali. Selain itu, dia juga mengajak Anggota Bawaslu RI, Afifudin dan Ketua DKPP, Dr. Hariono

"Di sini semua unsur ada, perlu menyaksikan langsung apakah sama dengan yang didesain, Bawaslu mengawasi mulai produksi hingga distribusi, dan DKPP melihat jangan sampai KPU ada persoalan etik yang dilanggar,” tambah Arief.

Menurutnya, proses pencetakan surat suara ini harus selesai tepat waktu. Selain itu, surat suara yang dicetak harus tepat kualitas dan kuantitasnya, karena jika jumlah cetakannya melebihi dari jumlah yang ditentukan, bisa terkena sanksi pidana.

"Dari perusahaan tersebut, seluruhnya mengerjakan 939.879.651 lembar suara untuk kebutuhan nasional. Targetnya 11 Maret 2019 selesai cetak, dan secara nasional 15 sampai 16 Maret 2019 sudah sampai di kabupaten/kota," ungkap Arief.

Sementata itu, Direktur PT Temprina Media Grafika, Cristianto Indriawan, mengatakan perusahaannya mendapat pesanan cetak surat suara untuk 10 provinsi. 10 provinsi itu, yakni Bengkulu, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Jawa Timur, semua provinsi di Kalimantan, dan Papua Barat.

"Total kami mencetak 225 juta lebih. Itu 27,1 persen dari kebutuhan seluruh surat suara. Kami optimis bisa menyelesaikan tepat waktu, yakni pada 11 Maret 2019. Sehingga bisa segera didistribusikan ke provinsi terjauh terlebih dahulu," pungkasnya.