Surabaya, IDN Times - Penolakan ratusan sopir angkot terhadap rencana pengoperasian Bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya tidak mengubah langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Layanan transportasi massal tersebut tetap akan dijalankan sesuai timeline yakni 9 Oktober 2026, dengan skema integrasi melalui 18 unit feeder yang disiapkan untuk melayani masyarakat Kota Malang.
Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Cito Eko Yuly Saputro mengatakan, Pemprov Jatim tetap berkomitmen menghadirkan Trans Jatim Koridor II sebagai bagian dari upaya menjawab kebutuhan transportasi masyarakat Malang Raya.
“Untuk penolakan Koridor II Malang Raya kemarin, Bus Trans Jatim tetap dijalankan sesuai dengan timeline. Karena Pemprov menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur,” ujarnya kepada IDN Times, Selasa (29/9/2026).
Cito menyampaikan, kehadiran Trans Jatim merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus upaya pemerintah menghadirkan layanan angkutan umum dengan standar pelayanan yang lebih baik. “Pemprov hadir karena standar pelayanan minimal yang kurang baik di daerah sana,” katanya.
Rencana pengoperasian Koridor II kembali menjadi sorotan setelah ratusan sopir angkot menggelar demonstrasi pada Senin (28/9/2026). Aksi digelar di dua lokasi, yakni di depan Kantor Dishub Kota Malang di Jalan Raden Intan pada pagi hari, kemudian berlanjut ke depan Gedung DPRD Kota Malang di Bundaran Jalan Tugu sekitar pukul 13.00 WIB.
Namun, Pemprov Jatim menyatakan penolakan tersebut tidak serta-merta menghentikan rencana pengoperasian. Pemerintah justru menyiapkan skema integrasi agar keberadaan transportasi massal baru tidak berdiri sendiri.
Cito menjelaskan, skema Koridor II berbeda dengan penanganan saat Trans Jatim Koridor I beroperasi di Malang. Ketika itu, sempat muncul penolakan dari pelaku angkutan kota. Pemkot Malang kemudian menghadirkan program angkutan pelajar dengan memberdayakan angkot yang masih memiliki izin aktif dan memenuhi standar.
Angkot tersebut disewa Pemkot Malang untuk mengangkut pelajar dan pemilik atau pengemudinya mendapatkan pembayaran atas jasa angkutan. Nah untuk Koridor II, pendekatan yang disiapkan adalah pembentukan feeder yang terintegrasi dengan layanan Trans Jatim.
Sebanyak 18 unit feeder direncanakan beroperasi di Kota Malang. Feeder tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pelajar. Masyarakat umum, pekerja, mahasiswa, hingga pengguna transportasi lainnya dapat memanfaatkannya sebagai penghubung menuju layanan utama Trans Jatim.
“Koridor II skemanya pembentukan dan pembuatan feeder di Kota Malang. Nanti feeder itu bisa digunakan untuk umum. Bisa untuk pelajar, pekerja, mahasiswa dan lain-lain. Jumlahnya rencana ada 18 unit,” jelas Cito.
Skema tersebut dirancang sebagai bentuk integrasi dan kolaborasi antarmoda. Trans Jatim tidak hanya diposisikan sebagai layanan baru yang beroperasi sendiri, tetapi menjadi bagian dari jaringan transportasi yang terhubung dengan angkutan pengumpan.
Pembiayaan feeder juga disiapkan secara bertahap. Pada tahun pertama, operasional feeder akan dibiayai Pemprov Jatim. Selanjutnya, mulai tahun kedua atau bulan ke-13, pembiayaan direncanakan dilanjutkan oleh Pemkot Malang.
“Feeder nantinya dibiayai Pemprov Jatim selama satu tahun. Setelah itu di tahun kedua atau bulan ke-13, akan dilanjutkan Pemkot Malang,” kata Cito.
Skema tersebut, lanjut dia, diharapkan menjadi bentuk integrasi transportasi yang berkelanjutan sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Di sisi lain, Cito menyebut respons masyarakat terhadap rencana Trans Jatim Koridor II juga perlu menjadi pertimbangan. Sebelum pengoperasian, pemerintah telah melakukan sejumlah uji publik untuk mengetahui kebutuhan dan tanggapan calon pengguna.
“Kalau perlu diketahui masyarakat luas, sebetulnya dari hasil kemarin banyak uji publik, banyak media maupun media sosial, respons masyarakat mendukung Bus Trans Jatim,” tegasnya.
Pemprov Jatim kini tetap melanjutkan persiapan Koridor II sembari membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Pemerintah juga perlu memastikan skema integrasi feeder dapat berjalan sehingga transportasi massal baru mampu melayani kebutuhan warga tanpa mengabaikan keberadaan angkutan yang telah lebih dahulu beroperasi.