Madiun, IDN Times – Pengurangan alokasi pupuk bersubsidi secara nasional mendorong pihak gudang penyimpanan menyiapkan sejumlah strategi. Ini untuk memberi jaminan ketersediaan bahan penyubur tanaman bagi para petani.
“Kami melakukan penguatan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida),” kata Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) Wilayah Madiun Kota/Kabupaten PT Petrokima Gresik, Muhammad Fajar, Senin (24/2).
Selain itu, pihak SPDP PT Petrokimia Gresik di Madiun juga menyediakan pasokan pupuk non subsidi. Upaya ini untuk mengantisipasi jika nantinya pupuk bersubsidi memang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para petani selama setahun.
Adapun stok pupuk yang kini tersimpan di gudang penyangga wilayah Madiun sebanyak 30 persen dari alokasi setahun. Untuk jatah Kabupaten Madiun,misalnya, hanya tersedia sekitar 12.764 ton. Dari jumlah itu, Fajar menuturkan hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan. Setelah, itu diperkirakan terjadi krisis pupuk.
“Kalau untuk (kebutuhan musim tanam) pada Musim Penghujan ke satu sudah aman,” ujar dia ditemui di gudang penyangga pupuk wilayah Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.
Sementara itu, Kasi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Madiun Suyatno mengatakan, pengurangan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat berkisar sekitar 50 persen. Dengan demikian, jatah yang didapat lebih rendah daripada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
Untuk kebutuhan urea selama 2020, misalnya, sebanyak 29.336 ton. Namun, alokasinya hanya 12.163 ton. Selain itu, pupuk jenis SP-36 yang dibutuhkan sebanyak 7.283 ton hanya ada stok 1.749 ton.
Dengan kondisi semacam itu, pihak Distanak akan mengusulkan penambahan alokasi pupuk bersubsidi ke Pemprov Jawa Timur. Langkah itu untuk mencari solusi yang mungkin dilakukan dengan mengambil alokasi pupuk untuk daerah lain.
Selain itu, upaya ke Kementerian Pertanian juga akan ditempuh. Langkah ini bakal dijalankan bersama Komisi B DPRD Kabupaten Madiun. "Kami akan mengawal permasalahan ini hingga tidak ada masalah di Kabupaten Madiun," tutur Suyatno.