2.213 Polisi Jaga Demo Buruh di Kantor Gubernur Jatim

19 Sep 2022, 12:33 WIB

Khusnul Hasana

News

Channel

Add as Preferred source

2.213 Polisi Jaga Demo Buruh di Kantor Gubernur Jatim

Suasana Demo Tolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) (IDN Times/Reynaldy Wiranata)

Surabaya, IDN Times - Sebanyak 2.213 personel kepolisian disiagakan untuk menjaga demo buruh di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (19/9/2022). Mereka juga akan disebar di beberapa titik.

1. Personel disebar di beberapa titik

Ilustrasi. Apel pasukan personel Polda Jatim. Dok. Humas Polda Jatim.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya, Kompol M Fakih merinci, titik penyebaran personel tersebut mulai dari Cito atau Bunderan Waru, Gedung Negara Grahadi dan Kantor Pemprov Jatim. Selain itu, sejumlah jalur yang dilalui demonstrasi juga akan dilakukan penjagaan.

"Kalau untuk pengalihan arus lalu lintas kami lihat kondisi di lapangan dulu," ujar Fakih.

2. 20 ribu buruh dari seluruh Jatim geruduk kantor Gubernur

Pergerakan massa aksi buruh menolak kenaikan harga BBM di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (5/9/2022). IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Sementara itu, Juru bicara massa, Nuruddin mengatakan, setidaknya ada 20 ribu buruh yang akan kembali datang ke kantor Gubernur. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Timur.

"Kita datang dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kota Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga dari Kabupaten Banyuwangi," ujarnya.

Massa aksi berangkat dari daerah masing-masing kemudian bertemu di titik kumpul utama di Mall CITO/Bundaran Waru sekitar pukul 11.00 WIB untuk kemudian bergerak bersama menuju Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan rute melalui Jl. A. Yani, - Jl. Wonokromo - Jl. Raya Darmo - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Basuki Rahmat - Jl. Embong Malang - Jl. Blauran - Jl. Bubutan - Jl. Kebon Rojo - Jl. Pahlawan.

3. Menuntut kenaikan BBM dan menolak revisi UMK

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Setidaknya ada dua hal yang mereka tuntut. Pertama menolak kenaikan jarga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kedua menuntur revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

"Buruh memberikan rapor merah kepada Gubernur Jawa Timur yang tidak aspiratif. Pasalnya berkali-kali buruh menyampaikan aspirasi tidak sekalipun Gubernur berkenan menemui perwakilan buruh untuk audiensi," kata Nuruddin.