Pemkab Madiun Minta Desa Maksimalkan Operasional Bumdes
Kepala Bappeda Kabupaten Madiun Edy Bintarjo (kanan) saat berbicara dalam acara Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (12/11). IDN Times/Nofika Dian Nugroho
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madiun, IDN Times - Pemkab Madiun meminta pemerintah desa (pemdes) untuk memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah operasional. Dengan demikian, mampu meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi pengangguran.
"Bumdes yang sudah ada agar dikelola dengan baik. Di situ menjual barang yang dihasilkan warga dan dijual untuk warga," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun Edy Bintarjo dalam kegiatan Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Keberhasilan Program Pengendalian Penduduk dan KB pada Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Madiun di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (12/11).
1.Dengan memanfaatkan Dana Desa atau Alokasi Dana Desa
Suasana kegiatan Advokasi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keberhasilan dalam program KB. IDN Times/Nofika Dian NugrohoUntuk dapat menggeliatkan perekonomian di tingkat desa melalui Bumdes, ia menekankan agar pemerintah desa tidak menentang perkembangan bisnis waralaba. Sebab, keberadaan Indomaret dan Alfamart sudah berkembang hingga ke tingkat desa. Mayoritas juga telah mengantongi izin yang dikeluarkan organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam menyikapi kondisi tersebut, Bumdes diharapkan ikut bersaing. Salah satunya dengan menjual komoditas yang dibutuhkan warga di suatu desa. Misalnya, menyediakan material bahan bangunan di saat proyek pembangunan di desa sedang digalakkan melalui gelontoran anggaran dari alokasi dana desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).
"Bisa juga desa membuat pom bensin dengan modal yang diambillam dari ADD atau DD," ujar Edy.
2.Perputaran uang bagus kesejahteraan di desa meningkat
Suasana kegiatan Advokasi asi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Keberhasilan Program Pengendalian Penduduk dan KB pada Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Madiun di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (12/11). IDN Times/Nofika Dian NugrohoSelain diarahkan ke penjualan barang, Edy melanjutkan, operasional Bumdes dapat diarahkan untuk membuat destinasi wisata. Hal ini seperti dilakukan Pemerintah Desa Mendak, Kecamatan Dagangan dengan membuka Watu Rumpuk sebagai lokasi wisata alam.
Keberadaan destinasi wisata itu dinilai mampu meningkatkan perekonomian warga setempat. Selain bekerja sebagai pemungut retribusi, tenaga kebersihan, warga juga dapat menggelar dagangannya di lokasi wisata tersebut. "Multi player effect ada di situ. Uang juga berputar dan kesejahteraan meningkat," kata Edy.
3.Kades diminta memanfaatkan jaringan bisnisnya
IDN Times/Nofika Dian NugrohoDengan kesejahteraan di desa meningkat, ia menuturkan, secara perlahan akan mengurangi minat calon Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Wanita yang berangkat ke luar negeri. Kondisi ini terutama untuk wilayah Kecamatan Dagangan, Kare, Dolopo, Wungu, dan Gemarang yang berada di lereng Pegunungan Wilis yang menjadi kantong TKI di Kabupaten Madiun.
"Untuk itu, kepala desa harus punya jaringan untuk meningkatkan perekonomian di desanya. Dengan kesejahteraan meningkat maka akan dapat melahirkan generasi cemerlang," Edy menjelaskan.
