Pantai Syariah, Raja Salman, dan Isu Hoaks Arabisasi di Banyuwangi

Tidak pernah ada aturan resmi pemisah lelaki dan perempuan

Banyuwangi, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa pemisahan pengunjung Laki-laki dan perempuan di pantai Syariah Pulau Santen tidak pernah dikeluarkan dalam bentuk aturan resmi.

Hal ini kembali disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Banyuwangi, MY Bramuda, menanggapi viralnya pembahasan di media sosial tentang upaya arabisasi melalui pariwisata.

"Saya rasa harus diluruskan. Karena tidak pernah ada kebijakan dari Pemda Banyuwangi yang mengatur masalah pemisahan pria dan wanita di Pantai Santen. Tidak pernah ada peraturan mengenai hal itu,” kata Bramuda, Sabtu (6/7).

 

Baca Juga: Raja Salman Tambah 10 Ribu Kuota Haji, Jokowi: Target Kita 250 Ribu

1. Menangkap peluang pasar dari kedatangan Raja Salman

Pantai Syariah, Raja Salman, dan Isu Hoaks Arabisasi di BanyuwangiIDN Times/Istimewa

 

Momen pemisahan Laki-laki dan perempuan di Pantai Pulau Santen, katanya, hanya digunakan untuk menangkap pasar wisata saat kedatangan Raja Salman ke Bali pada 2017 silam. Sesudah itu, seperti hanya seremonial penyambutan, papan petunjuk pemisah laki-laki dan perempuan kembali diturunkan.

"Saya tegaskan lagi, bahwa saat itu, hanya untuk gimmick marketing. Untuk menangkap peluang baru, wisatawan keluarga Arab Saudi, yang spendingnya paling besar. Pas dengan momentum Raja Salman Arab Saudi ke Indonesia," tegasnya.

Setelah Raja Salman kembali ke negaranya, kata Bramuda, Pulau Santen tidak lagi dipromosikan seperti semula.

"Tidak ada event yang mengangkat Pantai Santen dan Wisata Halal di sana. Karena itu, aneh bin ajaib menjadikan isu Pantai Santen dengan proses kearab-araban atau arabisasi itu sebagai isu. Terlalu berlebihan, terlalu mengada-ada, sampai-sampai harus membenturkan Sara," jelasnya.

Momentum kedatangan Raja Salman, selain untuk menangkap segmen wisata yang sedang menjadi banyak sorotan media dalam dam luar negeri, pihaknya ingin menata Pulau Santen.

“Dua tahun silam itu, 2017, adalah momentum bagus. Kita ini harus cepat bergerak di saat timing yang pas. Sekaligus, saat yang tepat untuk menata ulang Pantai Santen yang saat itu image nya kurang bagus, kurang bersih, kurang terawat,” ujarnya.

2. Sepihak dan tidak ada konfirmasi

Pantai Syariah, Raja Salman, dan Isu Hoaks Arabisasi di BanyuwangiPixabay.com/rawpixel

Bramuda menilai, tulisan di media sosial yang viral terkait tuduhan upaya arabisasi hanya kepentingan tidak berdasar dan memicu permusuhan antar kelompok masyarakat.

"Internal ada perbaikan destinasi, atau produk Pariwisatanya. Secara eksternal mencoba mendapatkan pasar baru. Mengapa Banyuwangi harus dijadikan framing untuk sebuah kepentingan yang harus mengoyak persatuan dan kekerabatan masyarakat?," ujarnya.

Menurutnya, informasi mengenai Pantai Santen yang beredar di media sosial sangat sepihak. Karena tidak pernah ada konfirmasi atau penjelasan dari pihak terkait. Apalagi kondisi di lapangan jauh berbeda dibandingkan narasi yang dibangun di media sosial.

“Tidak ada sign. Atau papan petunjuk yang mengatakan ada pemisahan antara pria dan wanita di Pantai Santen. Kita tidak membuat hal-hal seperti itu. Tulisan yang dimuat di media sosial itu dan sudah lama diganti, sudah lama kami turunkan," paparnya.

Kunjungan Raja Salman ke Bali saat itu juga dinilai penting karena posisi Bali dengan Banyuwangi yang berdekatan.

“Sebagai daerah yang dekat dengan Bali tentu kita berharap Banyuwangi ikut dilirik saat Raja Salman berkunjung ke sana. Inisiatif kita adalah memasarkan dan mencuri perhatian dengan Patai Santen. Tapi bukan kemudian memisahkan atau menjadikan pentai ini syariah,” katanya.

Bram menjelaskan, setelah Pantai Santen dibersihkan dan diperbaiki, pihaknya menyerahkan kembali pengelolaan Pantai Santen ke pemilik pantai, yakni Kodim.

"Seluruh manajemen dikelola Kodim. Pemda juga tidak mengeluarkan peraturan apapun terkait dengan pantai itu," katanya.

3. Konsep tambahan dari strategi marketing

Pantai Syariah, Raja Salman, dan Isu Hoaks Arabisasi di BanyuwangiIDN Times/Mohamad Ulil Albab

 

Sementara Ketua Tim Percepatan Wisata Halal Indonesia, Anang Soetono, menilai masih banyak pihak yang belum paham dengan konsep wisata halal. Menurut Anang, wisata halal disebut sebagai layanan tambahan terkait pengembangan 3A (amenitas, atraksi, dan aksesibilitas) yang diusung Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia.

“Wisata halal itu merupakan konsep pengembangan dimensi baru. Sasarannnya adalah komunitas dalam pariwisata. Lebih spesifik lagi, pariwisata itu ditujukan kepada siapa, pelanggan yang mana,” katanya.

 

4. Indonesia punya tiga bekal untuk sambut wisatawan muslim dunia

Pantai Syariah, Raja Salman, dan Isu Hoaks Arabisasi di Banyuwangiunsplash.com/@kolection

Dia melanjutkan, konsep wisata halal di Indonesia semakin berkembang karena lonjakan wisatawan Muslim. Semua wisatawan muslim memiliki kebutuhan, dan destinasi berlomba menyediakan kebutuhan mereka, apa yang dibutuhkan dan apa yang mereka inginkan. Dia menilai ini merupakan peluang pelaku wisata.

Sejumlah lembaga menyebutkan bahwa Muslim Traveller akan mencapai 160 juta dengan pergerakan ke seluruh penjuru dunia. Jumlah ini menjadikan wisatawan muslim sebagai pasar yang luar biasa besar.

“Jadi konsep yang ditempuh adalah melengkapi fasilitas untuk wisatawan muslim. Bukan menjadi sebuah destinasi menjadi destinasi muslim. Pengertian itu salah. Sayangnya, pengertian yang salah ini yang menyebar,” ujarnya.

Diterangkannya, Indonesia memiliki tiga indikator kuat untuk menangkap peluang tersebut. Pertama bahwa Indonesia memiliki destinasi yang luar biasa menarik. Indonesia juga menjadi salah satu preferensi Muslim Traveller.

Indikator kedua yakni Indonesia dengan mayoritas atau hampir 88 persen berpenduduk muslim menjadi atmosfer yang baik untuk menyambut lebih banyak Muslim Traveller. “Feeling welcome” dari masyarakatnya menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia untuk ikut serta menggarap segmen Muslim Traveller.

Indikator ketiga adalah kuatnya ekosistem di Tanah Air terkait regulasi didukung keinginan dan dukungan masyarakatnya dalam pengembangan wisata halal.

“Banyak negara yang sadar dan paham potensi untuk menggaet Muslim Traveller. Seperti, Thailand misalnya, Pemerintahnya sangat detail untuk menggarap segmen Muslim Traveller dengan semakin fokus membangun infrastruktur pendukung wisata halal. Bahkan Vietnam menginstruksikan industri pariwisatanya untuk menyiapkan kebutuhan Muslim Traveller yang berkunjung ke negara itu. Turki tak perlu ditanyakan komitmennya dalam mengembangkan wisata halal,” katanya.

Contoh lain adalah Jepang. Negeri Matahari Terbit sedang bersiap mendatangkan 2 juta Muslim Traveller ke negaranya. Negara-negara tersebut telah sangat yakin dengan tidak menjadikan wisata halal sebagai polemik bahwa halal tourism akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara secara keseluruhan.

Baca Juga: Didukung Bupati, Tinton Soeprapto Ingin Bangun Sirkuit di Banyuwangi

Topik:

  • Faiz Nashrillah

Berita Terkini Lainnya