TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Anas Kerahkan Guru untuk Data PKL dan Tukang Becak Terdampak Corona

Setelah itu mereka akan mendapt bantuan dari Pemkab

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat rapat online bersama para guru di Banyuwangi. IDN Times/Istimewa

Banyuwangi, IDN Times - Para guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banyuwangi, diminta untuk bergotong royong membantu warga yang terdampak secara ekonomi akibat mewabahnya virus corona. Keputusan tersebut diambil Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui koordinasi online dengan seluruh kepala SD, SMP, dan SMA/SMK secara bergelombang.

“Saat ini, lebih dari 200.000 pelajar Banyuwangi belajar di rumah. Ini tentu berdampak pada perputaran ekonomi warga, mulai pengemudi becak, ojek, penjual makan-minum, dan sebagainya yang terkait dengan lingkungan sekitar sekolah. Pendapatan mereka berkurang, padahal sebagian di antara mereka memang bekerja untuk makan hari ini atau besok,” ujar Anas, Selasa (31/3).

 

1. Libatkan guru untuk mendata warga yang perlu dibantu

Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Menurut Anas, pandemi corona membuat tingkat kerentanan para pekerja yang mengandalkan penghasilan harian meningkat. Kondisi ini lebih parah bagi mereka yang tidak masuk skema bantuan sosial pemerintah pusat maupun daerah.

“Sehingga mereka butuh semacam jaring pengaman ekonomi agar kebutuhannya tetap terpenuhi,” ujarnya.

Untuk itu, Anas melibatkan kepala sekolah dan guru ASN untuk mendata warga terdampak di lingkungan sekolahnya masing-masing, untuk kemudian mendapat bantuan gotong royong.

“Jadi, sekolah kami tugasi untuk menghimpun data per sekolah. Siapa yang terdampak di sekitarnya, dan langsung bisa dieksekusi. Saya harapkan jaring pengaman ini dalam bentuk in-natura alias barang, yaitu paket sembako,” ujarnya.

2. Melibatkan 500 lembaga sekolah bantu warga

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat rapat online bersama para guru di Banyuwangi. IDN Times/Istimewa

Dalam menyalurkan jaring pengaman sosial tersebut, kata Anas, sekolah berkoordinasi dengan camat, kepala desa atau lurah setempat untuk mendapatkan data valid.

“Juga agar tidak tumpang tindih. Warga yang sudah menerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, dan jaring pengaman dari pemerintah daerah, tidak perlu diberi lagi,” ujarnya.

Berita Terkini Lainnya