TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

18 Ribu Warga Miskin di Lamongan Terancam Tak Menerima BPNT

Mereka masih menggunakan data kependudukan yang lama

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Moh. Kamil IDN Times/Imron

Lamongan, IDN Times - Sebanyak 18 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lamongan yang data kependudukannya belum terkoneksi di Ditjen Dukcapil, terancam tidak bisa menerima paket bantuan sembako dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga: Mensos Risma Lanjutkan PKH dan BPNT, Kecuali BST

1. Rata-rata KPM masih mengunakan data kependudukan yang lama

Ilustrasi penerima bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Para (KPM) itu terancam tidak bisa menerima bantuan yang setiap bulannya mereka dapat dikarenakan mereka masih mengunakan data kependudukan KTP elektronik yang lama. Selain data kependudukan yang lama, para KPM juga memiliki data kependudukan ganda.

"Jadi ada warga KPM di Lamongan ini memiliki KTP ganda di Surabaya dan Lamongan, inilah yang kemudian kita benahi dan jumlahnya ada 18 KPM yang masih dalam proses perbaikan," kata Kepala Dinas Sosial Lamongan Moh. Kamil, Selasa (25/5/2021).

2. Data kependudukan KPM harus sudah terkoneksi dengan Dispendukcapil

Ilustrasi warga mengantri saat akan menerima bantuan. (IDN Times/Wildan Ibnu)

Sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, jadi KPM yang nantinya mendapatkan program bantuan BPNT harus memiliki e-KTP yang terkoneksi dengan Kementerian Disdukcapil. Mereka yang masih mengunakan data kependudukan yang lama dipastikan tidak akan dapat bantuan tersebut.

"Ya aturannya dari kementerian seperti itu mas, makannya kita minta KPM yang sebelumnya menerima agar memperbaiki data yang menjadi syarat menerima bantuan," harapnya.

3. Pemkab Lamongan mengaku sudah bekerja ekstra

Ilustrasi bantuan sembako di tengah wabah COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)

Pemerintah Kabupaten Lamongan, lanjut Kamil juga sudah melakukan beberapa langkah agar 18 KPM bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan telah meminta bantuan kepada perangkat desa agar mau membantu menguruskan data kependudukan yang baru.

"Ini saja ketua TKSK dan pendamping PKH sudah kita kerahkan ke lapangan untuk menangani hal ini, ya mudah-mudahan dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki ini mereka mampu menyelesaikan data kependudukan ini," terangnya.

Baca Juga: Viral Video Beras Bantuan BPNT Berkutu di Tuban, Ini Kata Camat Widang

Berita Terkini Lainnya