Menjerat Stella Monica, Pedoman UU ITE Tak Digubris Penyidik

2. Polisi tidak paham mengenai pedoman penanganan kasus UU ITE

Dalam diskusi Ngobrol Seru by IDN Times, Ahli Hukum Pidana dari Binus University, Ahmad Sofian berulang kali mengingatkan agar penyidik maupun jaksa mencermati 11 poin pedoman penanganan kasus UU ITE yang pernah diterbitkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tujuannya, agar penyidik tidak sembarangan mengkriminalisasi seseorang, terutama konsumen.

Salah satu poin dalam pedoman itu adalah penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoax, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Dengan ini, penyidik dapat menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya.

Menurut Sofian, pihak penyidik maupun jaksa tidak mengindahkan pedoman ini. Hal ini dikarenakan pihak penyidik dan jaksa langsung memberi tuntutan berupa pidana selama satu tahun.

4. Jika Stella divonis bersalah, masyarakat akan takut memberi kritik

Sofian berharap bahwa pengadilan negeri memeriksa fakta-fakta yang ada. Jika Stella divonis bersalah, maka akan berdampak pada masyarakat luas. Mereka akan khawatir dan takut untuk memberikan kritik atau penilaian objektif terhadap sebuah layanan atau produk (review). "Korporasi akan menjadi raja di negeri ini dan menekan para konsumen. Produk apapun yang kita review bisa kena pidana seperti Stella," ucap Sofian.

Ia juga menegaskan bahwa lebih baik pasal 27 ayat 3 UU ITE dihapus saja, jika tidak diimplementasikan dengan baik sesuai pedoman Kapolri. "Penyidik dan jaksa ini tidak memedomani pedoman yang diterbitkan Kapolri dalam penanganan kasus UU ITE, ini masalahnya," katanya.