TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ratusan Buruh Demo di DPRD Jatim, Bubar Usai Ditemui Anggota Dewan

Puncak aksi akan dilakukan dua hari lagi

buruh lakukan aksi di depan Kantor DPRD Jatim, Selasa (25/8/2020). Dokumentasi Istimewa

Surabaya, IDN Times - Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Pekerja Buruh se Surabaya melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk awalan dari puncak demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020). Mereka baru membubarkan diri saat ditemui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.

Baca Juga: Kapolri Larang Demo Omnibus Law, YLBHI Minta Polisi Netral

1. Ratusan buruh gelar aksi awalan di depan DPRD Jatim

Ratusan buruh gelar aksi penolakan UU Ciptaker sebelum puncak demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Selasa (6/10/2020). Dok istimewa

Aksi yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura ini disebut hanya sebagai permulaan puncak protes mereka. Rencananya pada tanggal 8 Oktober 2020, massa demonstrasi akan lebih besar bahkan mencapai 25 ribu orang. Sementara di hari pertama rangkaian aksi ini baru ratusan buruh yang ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut.

"Tanggal 8 insyaallah akan seluruh pekerja akan hadir di sini, jumlahnya ribuan. Masyarakat yang berani menyampaikan benar adalah benar, salah adalah salah, mari tanggal 8 kita sampaikan serentak," ujar Koordinator Aliansi Pekerja Buruh se Surabaya, Dendy Prayitno, Selasa (6/10/2020).

2. Meminta Jokowi terbitkan Perppu

Suasana di depan Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura, Surabaya, Selasa (6/10/2020). IDN Times/Dok. Istimewa

Dendy melanjutkan, para buruh meminta Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bisa mencabut UU Ciptaker. Pasalnya ia menilai bahwa UU Ciptaker membawa kerugian yang besar tak hanya bagi buruh namun juga di beberapa aspek lainnya. Mereka pun memilih Gedung DPRD Jatim sebagai simbol representasi rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya.

"Kita ingin menyampaikan aspirasi supaya didengar jajaran DPRD Jawa Timur. Karena begitu cepatnya DPR RI, tanggal 5 kemarin digedok," tuturnya.

Baca Juga: Tolak Omnibus Law, Aliansi Mahasiswa Brawijaya Siap Turun ke Jalan

Berita Terkini Lainnya