Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Surabaya, IDN Times - Untuk mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikutkan 100 keluarga di Jawa Timur dalam program transmigrasi. Mereka akan dikirim ke Kalimantan Utara (Kaltara) dan diberi bekal untuk hidup di sana.
1. 298 orang dikirim ke Kaltara
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan) didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak memberangkatkan transmigran dari Jawa Timur, Rabu (27/11). IDN Times/istimewa Halim memberangkatkan 100 keluarga tersebut di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (27/11). Dalam prosesi tersebut, ia menjelaskan ada 298 orang yang nantinya dipindahkan ke Kaltara. Program ini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kementerian lainnya.
"Hari ini (Rabu) ada 100 KK (kepala keluarga) yang diberangkatkan ke Kaltara, ke Sektor 10 (SP 10). Di sana sudah ada sektor 1-9 yang 90 persen itu dari Jawa timur. Alhamdulillah ada testimoni bagus juga dari transmigran asal Trenggalek yang lebih dulu sudah dikirim kesana," terang politikus yang akrab disapa Gus Halim tersebut.
Baca Juga: 7 Fakta Peringatan Hari Transmigrasi, Kamu Tertarik Pindah Domisili?
2. Transmigran yang dikirim ke Kaltara mendapat beragam fasilitas
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak memberangkatkan transmigran dari Jawa Timur, Rabu (27/11). IDN Times/istimewa Halim menjamin kesejahteraan penduduk Jatim yang dikirim ke Kaltara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberi bekal cukup bagi para transmigran tersebut.
Fasilitas yang akan didapat oleh para transmigran itu mulai dari rumah hingga modal untuk bercocok tanam.
"Ada lahan, rumah, alat-alat pertanian, jatah hidup. Bahkan, gubernur (Khofifah) juga memberi benih, juga ada genset. Dari Kementerian PUPR (memberikan) akses jalan, jatah lahan 2 hektare, satu hektare di lingkungan rumah. Kemudian, lahan belakang untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian, lahan pertanian masing-masing dapat 1 hektare," jelasnya.
3. Pemerintah akan pantau para transmigran secara berkala
Politikus PKB Abdul Halim Iskandar tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. Selain diberi fasilitas berupa tempat tinggal dan modal hidup, Halim mengatakan bahwa pemerintah tak akan lepas tangan begitu saja kepada transmigran. Pemerintah dijamin akan memantau secara berkala untuk memastikan kesejahteraan transmigran di tanah rantau.
"Tanggal 12 Desember nanti saya kan ke sana, untuk meninjau SP-SP yang sudah eksis dan menyerahkan enam ribu sertifikat hak milik. Jadi semua daerah trans itu sertifikasi yang sudah jadi kami serahkan. Sehingga, legalitas kepemilikan lahan sudah jadi dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun," sebut mantan Ketua DPRD Jatim tersebut.
Baca Juga: Tukang Bubur Langganan Halim Terkejut: Oh Jadi Menteri Sekarang
