TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Pakar Hukum Unair Nilai Permendikbud PPKS Penting dan Layak Digunakan

Kementerian bisa menerbitkan Permennya sendiri

Ilustrasi kekerasan seksual terhadap perempuan (IDN Times/Arief Rahmat)
Verified
Fitria Madia

Surabaya, IDN Times - Peraturan Menterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi menuai pro kontra di masyarakat dengan berbagai alasan. Menanggapi hal ini, pakar hukum Universitas Airlangga Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H, CN., menilai bahwa Permendikbud ini legal.

1. Hadi sebut Permendikbud layak terbit meski tak ada UU PKS

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Sukma Shakti)

Satu alasan utama pertentangan Permendikbud PPKS ini adalah dianggap tidak adanya payung hukum Undang-Undang lebih tinggi yang mencakup peraturan-peraturan pada Permendikbud ini. Pasalnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih tak kunjung disahkan.

Hadi menjelaskan bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tertuliskan suatu lembaga bisa membuat peraturan atas dasar dua hal, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau karena menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya.

“Jadi, meskipun UU PKS sendiri masih digodok oleh DPR, namun secara aspek formal
Kemendikbudristek sebagai penanggung jawab pendidikan tinggi tetap berwenang membuat peraturan PPKS,” ujarnya, Sabtu (13/11/2021).

2. Isi Permendikbud PPKS sebenarnya baik dan penting

Ilustrasi kekerasan (IDN Times/Mia Amalia)

Hadi menuturkan bahwa sebenarnya, isi dari Permendikbud ini amat baik lantaran didasari maraknya kasus kekerasan seksual, baik secara langsung maupun tak langsung yang dialami oleh warga kampus, siapa pun itu. Oleh karena itu, keberadaan Permendikbud ini seharusnya bukan masalah besar.

"Secara substansi PPKS sangat baik sebagai preventif dan settlement kepada korban yang mengalami kekerasan seksual," ungkapnya.

Baca Juga: Ini Pasal yang Tuai Kontroversi di Permendikbud soal Kekerasan Seks

3. Permendikbud PPKS tak berarti melegalkan zina

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam acara kerjasama Kemendikbud dengan Netflix (Dok.IDN Times/Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Permasalahan lain yang ditemukan oleh masyarakat adalah penafsiran unsur tanpa persetujuan korban yang dinilai melegalkan zina. Ia memberikan alternatif sudut pandang yaitu memaknai tanpa persetujuan korban menjadi tanpa hak. Dengan demikian, masyarakat akan dapat lebih menerima klausul tersebut.

“Tidak bisa diartikan kalau korbannya mau ‘disentuh’ berarti boleh dan itu zina. Konsepnya
adalah meskipun saling setuju tetapi tidak memiliki hak secara norma hukum agama, etika, dan hukum ya tetap saja tidak boleh melakukan,” tuturnya.

Baca Juga: Nadiem Makarim Buka Suara soal Polemik Permendikbud Kekerasan Seksual

Topik:
Give me Perspective
kekerasan seksual
unair
Update me
permendikbudristek
Berita Terkini Lainnya

ASN Malang Gowes Suarakan Kanjuruhan Disambut Hangat Bonek

Para Lora Titipkan Masa Depan Madura ke Fauzi

Belasan ASN di Lumajang Ajukan Gugatan Cerai

Mengenal Akbar, Bayi Jerapah yang Lahir di Maharani Zoo 

Fakta Pembunuhan Mahasiswa Unitri Ditusuk Pakai Katana

Ujian SIM Angka 8 dan Zig-zag Juga Dihapus di Surabaya 

Muntahkan Lava Pijar, Semeru Alami Gempa 37 Kali Sehari

Warga Jember Geger Temuan Mayat Posisi Sujud di Pinggir Jalan

Ujian SIM di Malang Gak Perlu Lintasan Angka 8 dan Zig-zag

Situbondo Krisis Air, Keperluan MCK Harus Numpang di Desa Lain