Wapres Desak PBB Beri Kuota Negara Berkembang di Dewan Keamanan
Yenny Wahid ikut dorong pembahasannya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan kuota Dewan Keamanan bagi negara berkembang. Sehingga, salah satu negara berkembang bisa mendapatkan hak veto. Keinginan itu didasari masih terjadi konflik antarnegara, utamanya negara berkembang.
"Seperti pendudukan Israel di Palestina, serangan multinasional ke Irak. Perang Rusia-Ukrania yang kemudian berdampak secara global," ujarnya saat Muktamar Internasional 1 Abad NU di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (6/2/2023).
Baca Juga: 1 Abad NU Dihadiri Presiden-Wapres, Diharapkan Pakai Baju Putih
1. Dorong beri kesetaraan anggota PBB dan forum internasional
Oleh karena itu, sambung mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, harus diperkuat dengan memberikan kesetaraan hak antaranggota. "Dan menambah respresentasi sebagai anggota tetap dewan keamanan yang mempunyai hak veto dari negara berkembang," kata Ma'ruf.
Tak hanya itu saja, Ma'ruf juga mendorong agar forum-forum internasional disemarakkan. Sehingga pembahasan global dan kepedulian antarbangsa lebih intens. "Diperbanyak forum-forum internasional yang memberi pengaruh kuat terhadap PBB," imbuh dia.
Baca Juga: Kontroversi Jilbab Pramugari, Wapres Ma'ruf: Larangan Aneh