Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggenjot sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman resesi global di tahun 2023. Seperti diketahui, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim ditopang oleh sektor UMKM sebesar 57,81 persen. UMKM juga menjadi pembangkit ekonomi di tengah pandemik selama lebih dari dua tahun belakangan. UMKM pun diprediksi dapat kembali menjadi tameng ekonomi pada resesi global tahun 2023 mendatang.  

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Andromeda Qomariah mengatakan pihaknya akan berupaya menguatkan UMKM di Jawa Timur. "Saya selalu diingatkan oleh Bu Gubernur Khofifah kalau menurut Jack Ma, di 2030 85 persen ekonomi dunia akan digerakkan oleh UMKM. Ini yang selalu kami pegang dan menjadi motivasi untuk mengawal penguatan UMKM Jatim, terlebih dengan tantangan resesi di tahun depan," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Andromeda Qomariah. 

Andromeda menyebut, banyak hal yang telah dilakukan Dinkop Jatim untuk memastikan pelaku UMKM di Jatim mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah. "Kami juga beberapa kali melakukan pendampingan sertifikasi halal gratis. Yang terakhir diikuti oleh 50 pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha makanan dan minuman dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Surabaya, hingga Mojokerto dan dipimpin langsung oleh perwakilan Komisi B DPRD Jatim, Mbak Agatha Retnosari," ungkapnya. 

Tak hanya itu, Dinkop juga telah memfasilitasi permohonan Kekayaan Intelektual hingga 2.590 merek dagang sejak 2014-2022. Pelaku UMKM diberi keringanan biaya pendaftaran kekayaan intelektual. 

"Kami juga ada kerjasama dengan Kemenkumham untuk merek. Kalau harga umum adalah Rp1,6 juta, di Diskop hanya Rp500 ribu. Ini betul-betul kami manfaatkan agar merek dagang mereka terlindungi dan memiliki payung hukum," jelas Andromeda.

Selain itu, pendampingan sertifikasi halal juga telah dilakukan untuk 459 UMKM, pengajuan pendaftaran merek untuk 165 UMKM, Uji laboratorium produk untuk 29 produk UMKM, dan pelatihan pembuatan produk, manajerial, dan IT Entrepreneur bagi 2.000 UMKM serta pendampingan untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 1.600 UMKM.

Di sisi lain, terus dilakukan upaya – upaya kolaborasi dalam pemberdayaan UMKM, seperti pendampingan sertifikasi halal yang ditargetkan bagi 1.600 UMKM yang difasilitasi melalui kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Kurasi yang dilakukan bersama Kadin menghasilkan 111 produk UMKM, serta Kerjasama dengan BPR UMKM Jatim dalam menyalurkan kredit murah prokesra yang didukung subsidi bunga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga tingkat suku bunga yang dibebankan dapat ditekan hingga 3 persen dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 10 Juta.

Baca Juga: APBD Surabaya 2023 Disahkan, Rp3 Triliun untuk Pemberdayaan UMKM