Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi upah pekerja (IDN Times/Aditya Pratama)
  • Gubernur Khofifah menetapkan UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2,73 juta, naik Rp283.119,32 dari 2026, dan berlaku mulai 1 Januari 2027.

  • Buruh menolak karena UMP dinilai sekitar Rp1 juta di bawah KHL Jatim 2026 Rp3.742.675; serikat sebelumnya mengusulkan angka setara KHL.

  • Buruh berencana aksi besar 25 November 2026 untuk mendesak revisi UMP dan mengawal UMK; pengusaha dilarang membayar di bawah UMP.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2026

UMP Jatim sebesar Rp2.446.880,68 menjadi dasar perbandingan kenaikan UMP 2027. KHL Jatim 2026 tercatat Rp3.742.675 dan dijadikan acuan tuntutan buruh.

21 November 2026

Kepgub menetapkan UMP Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000, terbit menjelang tengah malam. Nilai ini lebih rendah sekitar Rp1,01 juta dari usulan buruh.

22 November 2026

Buruh menyatakan menolak penetapan UMP Jatim 2027 karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak.

25 November 2026

Buruh berencana menggelar aksi besar untuk mengawal penetapan UMK 2027 dan mendesak revisi UMP Jatim.

1 Januari 2027

UMP Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000 mulai berlaku. Pengusaha dilarang membayar di bawah UMP, kecuali UMK daerah telah ditetapkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Gubernur Jawa Timur menetapkan UMP Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000, naik Rp283.119,32 dari tahun sebelumnya. Kalangan buruh menolak angka tersebut dan menuntut revisi.
  • Who?
    Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP. Nurudin Hidayat dari FSPMI Jatim menyampaikan penolakan buruh. Serikat pekerja, pengusaha, dan Dewan Pengupahan Provinsi Jatim terlibat dalam pembahasan.
  • Where?
    Penetapan berlaku di Provinsi Jawa Timur. Buruh juga akan mengawal penetapan UMK 2027 di kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
  • When?
    Keputusan Gubernur terbit menjelang tengah malam pada Sabtu, 21 November 2026. UMP mulai berlaku 1 Januari 2027. Aksi buruh direncanakan pada 25 November 2026.
  • Why?
    Buruh menilai UMP Rp2,73 juta belum memenuhi kebutuhan hidup layak, yang menurut KHL Jatim 2026 mencapai Rp3.742.675. Nilai UMP sekitar Rp1,01 juta lebih rendah dari usulan buruh.
  • How?
    UMP ditetapkan melalui Kepgub setelah perbedaan usulan dalam rapat Dewan Pengupahan. Buruh mengusulkan Rp3.742.675, pengusaha Rp2.599.664, sementara buruh berencana berdemonstrasi untuk meminta revisi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Gubernur Khofifah menetapkan gaji minimum Jawa Timur tahun 2027 jadi Rp2,73 juta. Buruh tidak setuju karena mereka merasa uang itu belum cukup untuk hidup. Mereka ingin Rp3,74 juta. Buruh akan melakukan aksi besar pada 25 November 2026. Gaji baru ini mulai berlaku 1 Januari 2027.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kenaikan UMP Jatim 2027 memberikan kepastian awal bagi pekerja menjelang pemberlakuannya pada Januari, sekaligus memperkuat batas perlindungan karena pengusaha tidak boleh membayar di bawah ketentuan atau menurunkan upah yang telah lebih tinggi. Perbedaan pandangan juga tetap tersalurkan melalui usulan buruh dan pengawalan penetapan UMK di tiap daerah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000. Keputusan Gubernur (Kepgub) tersebut terbit menjelang tengah malam pada Sabtu (21/11/2026). Nilai itu naik sebesar Rp 283.119,32 dibanding UMP Jatim tahun 2026 sebesar Rp2.446.880,68.

Namun, angka tersebut langsung mendapat penolakan dari kalangan buruh karena dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nurudin Hidayat menyatakan buruh kecewa dengan penetapan tersebut. Menurutnya, UMP sebesar Rp2,73 juta masih terpaut sekitar Rp1 juta dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jatim 2026 yang mencapai Rp3.742.675.

"Iya, menjelang tengah malam Kepgubnya terbit. Buruh menolak, Mas," ujar Nurudin kepada IDN Times, Minggu (22/11/2026) dini hari.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jatim sebelumnya, unsur serikat pekerja/buruh telah mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp3.742.675. Angka itu mengacu pada KHL Jatim 2026 yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, keputusan gubernur menetapkan UMP lebih rendah sekitar Rp1,01 juta dari usulan buruh. Bagi kalangan pekerja, selisih tersebut menjadi persoalan serius karena upah minimum dinilai belum mampu mengejar kebutuhan hidup layak.

Nurudin menegaskan, buruh tidak akan tinggal diam. Mereka berencana menggelar aksi besar pada 25 November 2026. Aksi tersebut sekaligus menjadi upaya mengawal proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dan mendesak pemerintah merevisi UMP Jatim.

"Buruh berencana melakukan aksi besar pada 25 November 2026. Kami akan mengawal penetapan UMK sekaligus meminta revisi UMP Jatim 2027," tegasnya.

Sebelumnya, perbedaan pandangan mengenai besaran UMP 2027 telah mengemuka dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jatim. Unsur buruh mengajukan angka Rp3.742.675, sedangkan unsur pengusaha merekomendasikan Rp2.599.664.

Rekomendasi pengusaha tersebut dihitung menggunakan indeks tertentu atau alfa 0,5, dengan inflasi 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jatim 5,82 persen. Angka itu setara kenaikan 6,24 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

Di sisi lain, unsur buruh menilai penggunaan alfa terendah membuat kenaikan upah terlalu kecil dan belum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja. Mereka menginginkan penetapan upah lebih mendekati angka KHL.

Meski UMP Jatim 2027 telah ditetapkan, perjuangan buruh belum berakhir. Mereka kini bersiap mengawal rekomendasi UMK di masing-masing daerah sekaligus menyuarakan tuntutan revisi upah minimum provinsi.

Dalam Kepgub tersebut, UMP Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Keputusan itu juga mengatur bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah ketentuan UMP maupun menurunkan upah pekerja yang sebelumnya telah berada di atas angka tersebut. Namun, apabila UMK kabupaten/kota telah ditetapkan, ketentuan yang berlaku adalah UMK masing-masing daerah.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More