Surabaya, IDN Times – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000. Keputusan Gubernur (Kepgub) tersebut terbit menjelang tengah malam pada Sabtu (21/11/2026). Nilai itu naik sebesar Rp 283.119,32 dibanding UMP Jatim tahun 2026 sebesar Rp2.446.880,68.
Namun, angka tersebut langsung mendapat penolakan dari kalangan buruh karena dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nurudin Hidayat menyatakan buruh kecewa dengan penetapan tersebut. Menurutnya, UMP sebesar Rp2,73 juta masih terpaut sekitar Rp1 juta dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jatim 2026 yang mencapai Rp3.742.675.
"Iya, menjelang tengah malam Kepgubnya terbit. Buruh menolak, Mas," ujar Nurudin kepada IDN Times, Minggu (22/11/2026) dini hari.
Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jatim sebelumnya, unsur serikat pekerja/buruh telah mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp3.742.675. Angka itu mengacu pada KHL Jatim 2026 yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan.
Namun, keputusan gubernur menetapkan UMP lebih rendah sekitar Rp1,01 juta dari usulan buruh. Bagi kalangan pekerja, selisih tersebut menjadi persoalan serius karena upah minimum dinilai belum mampu mengejar kebutuhan hidup layak.
Nurudin menegaskan, buruh tidak akan tinggal diam. Mereka berencana menggelar aksi besar pada 25 November 2026. Aksi tersebut sekaligus menjadi upaya mengawal proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dan mendesak pemerintah merevisi UMP Jatim.
"Buruh berencana melakukan aksi besar pada 25 November 2026. Kami akan mengawal penetapan UMK sekaligus meminta revisi UMP Jatim 2027," tegasnya.
Sebelumnya, perbedaan pandangan mengenai besaran UMP 2027 telah mengemuka dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jatim. Unsur buruh mengajukan angka Rp3.742.675, sedangkan unsur pengusaha merekomendasikan Rp2.599.664.
Rekomendasi pengusaha tersebut dihitung menggunakan indeks tertentu atau alfa 0,5, dengan inflasi 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jatim 5,82 persen. Angka itu setara kenaikan 6,24 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Di sisi lain, unsur buruh menilai penggunaan alfa terendah membuat kenaikan upah terlalu kecil dan belum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja. Mereka menginginkan penetapan upah lebih mendekati angka KHL.
Meski UMP Jatim 2027 telah ditetapkan, perjuangan buruh belum berakhir. Mereka kini bersiap mengawal rekomendasi UMK di masing-masing daerah sekaligus menyuarakan tuntutan revisi upah minimum provinsi.
Dalam Kepgub tersebut, UMP Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Keputusan itu juga mengatur bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah ketentuan UMP maupun menurunkan upah pekerja yang sebelumnya telah berada di atas angka tersebut. Namun, apabila UMK kabupaten/kota telah ditetapkan, ketentuan yang berlaku adalah UMK masing-masing daerah.