Surabaya, IDN Times - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur (Jatim) 2027 memasuki detik-detik krusial. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) masih mendengarkan aspirasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha sebelum menentukan besaran upah yang berlaku tahun depan.
Keputusan UMP Jatim 2027 dipastikan ditetapkan pada Sabtu (21/11/2026), dengan tenggat hingga tengah malam. Di meja pemerintah, dua usulan berbeda jauh sudah mengemuka. Kalangan buruh meminta Rp3.742.675, sedangkan pengusaha mengajukan Rp2.599.664. Selisihnya mencapai Rp1,14 juta.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jatim, Sygwng Lestari mengatakan, pemerintah telah mendengarkan aspirasi serikat pekerja, terutama KSPI, yang mendesak agar UMP 2027 ditetapkan sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sugeng bilang, usulan buruh tersebut juga telah dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi. Namun, pemerintah turut menerima rekomendasi berbeda dari unsur pengusaha yang menggunakan koefisien alfa 0,5.
"Permintaan teman-teman KSPI ini tuntutannya UMP sesuai KHL. Sebenarnya sudah dibahas di Dewan Pengupahan kemarin, unsur serikat pekerja juga sama, permintaannya sesuai ke KHL," ujarnya kepada IDN Times.
Di tengah perbedaan angka tersebut, Pemprov Jatim harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Sigit menegaskan, kebijakan pengupahan tidak boleh hanya berpihak pada salah satu kelompok.
"Maka kita kan harus ada kebijakan pemerintah ini kan kebijakan yang progresif, tidak memihak kanan dan harus melihat kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha. Prinsipnya itu," tegasnya.
Sebelumnya, rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jatim menghasilkan dua rekomendasi UMP 2027 yang terpaut lebih dari Rp1,1 juta. Unsur serikat pekerja/buruh mengusulkan Rp3.742.675, sedangkan unsur pengusaha merekomendasikan Rp2.599.664.
Juru bicara PERDA KSPI Jatim, Nurudin Hidayat menjelaskan, usulan buruh sebesar Rp3,74 juta mengacu pada nilai KHL Jatim 2026 yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan. Angka itu setara kenaikan 52,95 persen dibandingkan UMP Jatim 2026.
"Simulasi penghitungan menggunakan formula upah minimum menghasilkan angka yang masih jauh di bawah KHL. Karena itu, kami buruh menilai UMP 2027 seharusnya ditetapkan paling sedikit sebesar Rp3,74 juta agar mendekati kebutuhan hidup layak pekerja," kata Nurudin kepada IDN Times, Jumat (20/11/2026).
Sementara itu, rekomendasi pengusaha sebesar Rp2.599.664 hanya naik 6,24 persen dari UMP tahun sebelumnya. Penghitungan tersebut menggunakan alfa 0,5, inflasi 3,33 persen, dan pertumbuhan ekonomi Jatim 5,82 persen.
PERDA KSPI Jatim menilai penggunaan alfa terendah membuat kenaikan upah terlalu kecil dan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup pekerja. Mereka khawatir usulan tersebut justru mempertahankan rezim upah murah di Jatim.
Tak hanya UMP, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 juga menjadi sorotan. Unsur serikat pekerja bersama unsur pemerintah merekomendasikan lima sektor untuk memperoleh upah minimum sektoral.
Kelima sektor itu meliputi perbankan umum konvensional, industri semen, pembangkit tenaga listrik, pertambangan emas dan perak, serta industri senyawa nitrogen dan pupuk nitrogen, fosfat, serta kalium.
Besaran UMSP yang diusulkan mencapai Rp3.929.808,75 atau sekitar Rp3,93 juta. Angka tersebut 5 persen lebih tinggi dibandingkan rekomendasi UMP dari unsur buruh. Namun, unsur pengusaha tidak memberikan rekomendasi penetapan UMSP Jatim 2027.