Bangkalan, IDN Times - Seorang pria paruh baya bernama Syahron Kafi begitu bersemangat menjawab ratusan soal. Di usia yang tak lagi muda 49 tahun, dia menatap layar komputer di depannya, seolah memastikan tak ada soal yang terlewat dan semua terjawab dengan benar.
Syahron merupakan salah satu peserta dalam tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tes itu dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Minggu (24/2). Dia harus bersaing dengan 974 Perseta lain.
Kali ini Syahron tak boleh gagal. Sebab, bisa jadi tes ini adalah peluang terakhirnya untuk dapat menjadi guru dengan status setara pegawai negeri sipil. Status yang sebenarnya layak ia dapat, karena telah mengabdikan 14 tahun hidupnya sebagai guru honorer dengan gaji yang tak seberapa.
Seusai tes wajah Syahron sumringah. Pada layar komputer penilaian di luar ruangan, ia memperoleh nilai tertinggi untuk empat jenis ujian, yaitu uji teknis, managerial, sosio-kultural, dan wawancara.
"Alhamdulillah tidak ada kendala, semoga semua lulus," kata pria asal Kecamatan Blega ini.
Tes PPPK di Bangkalan diikuti 975 peserta. Sebanyak 765 peserta adalah guru honorer. Sedangkan tenaga kesehatan sebanyak 154 peserta dan sisanya 36 untuk penyuluh pertanian.
"Yang daftar seribu lebih, yang lulus administrasi 975 orang," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bangkalan, Muhammad Gufron.
Sebenarnya, kata Gufron, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bangkalan sebanyak 4.058 orang. Namun, tidak semua bisa ikut tes PPPK, karena pemerintah pusat membatasi peserta hanyalah mereka yang pernah ikut tes CPNS pada 2013 silam.
"Memang bertahap, lagi pula yang menentukan siapa yang ikut adalah pemerintah pusat. Kami hanya memfasilitasi," ungkap dia.
Selain di SMA Negeri 2, tes PPPK di Bangkalan juga digelar di SMKN 2. Tes akan berlangsung dua hari dan berakhir pada Minggu (24/2).
Bupati Bangkalan, Abdul Latief Amin, sempat meninjau pelaksanaan tes. Dia mengaku senang pelaksanan tes berjalan lancar tanpa kendala, meski persiapannya sangat mepet.
"Kami sangat mendukung program ini, tapi harus menyesuaikan kamampuan keuangan daerah," ungkap Latief.
Jika masyarakat yang mengikuti tes PPPK dinyatakan lolos, akan mendapat gaji dan tunjangan layaknya pegawai negeri. Bedanya, bila gaji PNS dari APBN. Gaji pegawai PPPK diambilkan dari APBD.