Malang, IDN Times - Permasalahan radikalisme tampaknya menjadi isu yang tak bisa dianggap sebelah mata. Hal itulah yang kini mendapat perhatian khusus dan Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama dalam proses rekrutmen CPNS kali ini. Pihak Kementerian Agama mengingatkan untuk menyeleksi orang-orang yang benar-benar punya nasionalisme tinggi.
Rekrutmen CPNS, Menag Ingatkan Soal Radikalisme
Take a Deeper Read
1. PNS tak boleh terkontaminasi radikalisme
Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama, Fachrul Rozi saat mengisi sebuah acara di UIN Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Kamis (21/11). Ia menyebut bahwa PNS tidak boleh memiliki pemikiran radikal. Justru PNS harus menjadi garda terdepan untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan dalam melakikan deradikalisasi.
"Jadi sama sekali tidak boleh ada PNS yang ketularan pemikiran radikal," ucapnya tegas.
2. Bentuk satgas untuk atasi radikalisme di kalangan PNS
Lebih jauh, Fachrul mengakui bahwa nantinya akan ada satgas di masing-masing kementerian untuk mengatasi masalah ini. Pasalnya masalah radikalisme ini merupakan ancaman nyata bagi Indonesia. Untuk itu, dirinya tak ingin terutama abdi negara menjadi salah satu korban atau bahkan pelaku pemikiran radikal.
"Nanti satgas tersebut akan menampung laporan-laporan PNS yang terpapar radikalisme," tambahnya.
3. Berikan sanksi kepada yang terbukti
Fachrul Rozi tampaknya tak main-main dalam upaya memerangi radikalisme. Ia mengakui sebagai tahap awal tidak akan langsung memberikan sanksi. Tetapi akan mengajak dialog terlebih dahulu PNS yang diduga terpapar radikalisme.
"Kalau diajak dialog sudah tidak bis tentu akan sanksi tegas," tambahnya.
4. Screaning ketat calon CPNS
Di sisi lain, pihaknya juga menaruh perhatian khusus kepada para calon pegawai negeri sipil. Fachrul Rozi menyebut bahwa untuk CPNS harus melewati ujian nasionalisme. Hal itu untuk meminimalisir merekrut CPNS yang sudah terpapar radikalisme.
"Kami akan lihat nasionalismenya. Buat kami memanggil yang nasionalismenya rendah," tandasnya.
Editorial Team
Related Article
Trending in News
See More- Kapolri Mutasi 3 Pelaku Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Dimutasi ke Yanma22 Nov 2026, 11:55 WIB
- Kapolri Mutasi 6 Kapolda: Termasuk Yogyakarta, Bengkulu, dan Sultra22 Nov 2026, 11:10 WIB
- Diplomasi Prabowo Dianggap Belum Optimal, Pengamat: Nilainya 14 dari 10022 Nov 2026, 14:44 WIB
- KPK Sebut Sultan Jagakarsa Diperiksa Soal Pembiayaan LPEI ke Debitur22 Nov 2026, 11:50 WIB
- Ribuan Pemuda Swiss Demo Tolak Kenaikan Biaya Hidup dan Anggaran Pertahanan22 Nov 2026, 14:58 WIB