Malang, IDN Times - Langkah Universitas Brawijaya (UB) untuk mengkaji opsi ikut mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jadi polemik. Isu ini membuat puluhan mahasiswa UB melakukan aksi demo menolak upaya universitas mereka ikut memeriahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Puluhan Mahasiswa UB Demo Tolak Kampus Urus MBG

1. Mahasiswa UB menolak langkah universitas memeriahkan MBG
Koordinator Aksi, Mohammad Rafi Azzamy menyampaikan jika aksi ini merupakan upaya penolakan mahasiswa UB untuk menolak pihak universitas ikut mendirikan SPPG karena program MBG memiliki banyak masalah. Ia melihat langkah UB untuk ikut mendirikan SPPG adalah upaya menggunakan sumber daya risetnya itu untuk kemudian membuat naskah akademik yang itu membantu kekuasaan.
"Kalau mau bicara naskah akademik, kenapa ikut mengelola (SPPG)? Harusnya cukup membuat pilot project. Teman-teman KKN suruh mengawal pilot project itu, enggak usah kampus ikutan mengelola.Sehingga tuntutan kami sederhana sebenarnya, yaitu UB membuka kajiannya. Beberapa teman-teman civitas akademika yang tergabung dalam satu kelompok namanya Parrhesia Collective Academia itu melakukan kajian alternatif yang itu berbeda dengan kajian yang dilakukan UB. Kita melihat bahwa ini adalah implikasi dari komersialisasi perguruan tinggi," terangnya saat melakukan aksi di depan Gedung Rektorat UB pada Selasa (9/6/2026).
Raffi menilai jika pertimbangan UB ingin mendirikan SPPG karena status UB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) sehingga perguruan tinggi harus mencari uang sendiri untuk membiayai kampusnya. Oleh karena itu, ia merasa pemerintahan Prabowo-Gibran melihat sektor pendidikan seperti kampus sebagai partner bisnis.
"Harusnya kalau kalau pemerintah itu mau membantu UB, ya tinggal subsidi anggaran, bukan dikasih proyek. Karena kita itu bukan BUMN, kita adalah kampus, perguruan tinggi. Sehingga tuntutan kami sederhana, dalam konteks UB, tuntutan kami adalah transparansi naskah akademik," tegasnya.
2. Pendirian SPPG oleh kampus adalah bentuk pelecehan oleh negara
Ia juga berpendapat bahwa pendirian SPPG oleh kampus merupakan bentuk pelecehan oleh negara pada sistem pendidikan di kampus. Pasalnya riset-riset dan sumber daya yang dimiliki UB hanya digunakan untuk program-program milik Prabowo-Gibran.
"Kami menyebutnya sebagai politik pengetahuan, yaitu ketika kampus itu menggunakan sains itu untuk berpihak pada penindas, pada Prabowo-Gibran, pada orang-orang yang membuat anggaran fiskal kita menyempit, dolar kita naik, dan seterusnya. Sehingga tuntutan kami adalah agar kampus kembali ke marwahnya, karena ini mengkhianati Tri Dharma Perguruan Tinggi," ujarnya.
3. Pihak Rektorat UB tidak mau menemui para massa aksi
Aksi yang dilakukan sejak pukul 14.00 WIB sampai 15.30 WIB ini tidak mendapatkan respons yang memuaskan dari pihak kampus. Pasalnya tidak ada satupun dari pihak Rektorat UB yang menemui para mahasiswanya ini. Aksi ini kemudian dilanjutkan dengan orasi di Bundaran Tugu UB untuk mengajak mahasiswa lain menolak SPPG UB.
"Harusnya yang bertugas untuk mengajak dialog itu adalah rektorat. Kami curiga jangan-jangan rektorat ini sudah ketularan keculasan Prabowo-Gibran yang tidak pernah mengajak diskusi rakyatnya itu untuk merealisasikan program-programnya. Sehingga kami itu di sini cuma ingin tuntutan kami diakomodir. UB harus membuka transparansi naskah akademiknya. Karena beberapa teman civitas akademika yang melakukan penelitian kami transparansikan metodologi yang kami gunakan apa untuk riset tandingan," pungkasnya.