Poster Pj Wali Kota Malang Bermuatan Politik Diprotes Ketua Dewan 

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mencium ada itikad Pj Wali Kota Malang ingin maju dalam Pemilihan Calon Wali (Pilwali) Kota Malang 2024. Ini terbukti dari poster dan banner yang terpampang di jalan-jalan protokol di Kota Malang. Jika memang demikian, Made meminta agar Wahyu sadar diri dan mundur segera sebagai Pj Wali Kota Malang.

"SE Mendagri itu sudah jelas kok bagi Pj yang mau maju, maka konsentrasi maju saja agar tidak terpecah. Keliatan kok mana yang mau maju atau tidak, Pj Kota Batu dan Pj Kota Malang kelihatan kok, masyarakat tidak perlu dikelabuhi," terangnya saat dikonfirmasi pada Jumat (5/7/2024).

Jika mengacu pada jadwal KPU Kota Malang, pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang akan dimulai pada 27-29 Agustus 2024. Artinya Wahyu Hidayat diperkirakan harus mundur pada 14 Juli 2024 jika memang maju memperebutkan kursi N1. Made tidak masalah jika Wahyu ingin maju, tapi ia mewanti-wanti agar mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang ini harus mundur dari jabatannya.

"Kalau memang konsentrasi maju, ya maju saja. Tapi dengan konsekuensi harus mundur dari jabatan Pj," tegasnya.

Menanggapi isu penggunaan APBD pada poster Pak Mbois, Made masih menunggu penjelasan dari Wahyu Hidayat. Ia tidak ingin ada dana APBD disalah gunakan untuk kepentingan politik individu.

"Kita tunggu itikad baiknya gimana, jangan sampai kita merasa bahwa ada salah satu calon memanfaatkan APBD untuk itu. APBD untuk rakyat jangan sampai untuk politis," ujarnya.

Dengan mundurnya Wahyu Hidayat sebagai Pj Wali Kota Malang, menurut Made juga akan meminimalisir kemungkinan APBD digunakan untuk kepentingan politik saat masa kampanye. Jadi Made masih menunggu itikad baik dari Wahyu Hidayat.

Ketika disinggung apakah poster Pak Mbois menggunakan APBD, Wahyu menepis tudingan tersebut. Wahyu bahkan mengatakan tidak tahu siapa yang memasang poster-poster tersebut. Padahal pada wawancara sebelumnya ia mengatakan poster ini untuk promosi program Pemkot Malang.

"Nggak, (poster) tidak dipakai APBD, dan (dana pribadi) nggak ada saya. Saya malah nggak tahu itu bannernya siapa, karena saya melihat mereka mendukung terkait program pemerintah fine saja," ucapnya.

Wahyu mengatakan jika pihaknya masih menelusuri siapa orang yang memasang poster dan banner Pak Mbois. Ia juga akan menelusuri poster dan banner tersebut telah membayar pajak atau belum.

"Jadi kita lihat banner untuk program pemerintah, sehingga kita lihat apakah memang boleh, apakah harus dengan stempel pajak atau tidak. Itu kan nggak ada yang lain, iklan layanan masyarakat. Ya nanti tak telusuri (yang memasang), nanti kalau tahu saya kasih tahu," pungkasnya.