Polemik Pengadaan Mobdin, Pemkab Magetan Pangkas Anggaran Hampir Rp10 M

Kebijakan tersebut langsung memantik kritik keras dari berbagai kalangan. Forum Rumah Kita menilai keputusan tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran.

“APBD Magetan 2025 hanya Rp1,98 triliun, PAD baru Rp187 miliar. Tapi uang rakyat dipakai buat mobil mewah. Rakyat butuh jalan mulus, bukan showroom,” sindir Agus Pujiono, koordinator Forum Rumah Kita.

Nada serupa datang dari pegiat antikorupsi Beni Ardi dari Magetan Center Corruption Watch. Menurutnya, meski sah secara aturan, pembelian mobil di tengah dorongan efisiensi terkesan tidak elok. “Yang seharusnya jadi prioritas adalah program kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.

Gelombang protes makin deras saat mahasiswa BEM STAIM Maarif dan PMII Magetan menggelar demo di depan DPRD, Senin (1/9/2025). Mereka menilai pemerintah lebih mementingkan kenyamanan pejabat daripada perbaikan infrastruktur dan kebutuhan rakyat. Poster bertuliskan “Rakyat Magetan Bersuara” pun dikibarkan dalam aksi tersebut.

Menanggapi polemik itu, Wakil Bupati Magetan, Suyatni Prihasmoro, memastikan sebagian besar rencana pengadaan kendaraan dinas sudah dibatalkan di PAK ini. Dari total Rp60 miliar, hampir Rp10 miliar (Rp9,79 miliar tepatnya) untuk pengadaan mobil operasional OPD para camat, towing, hingga damkar dialihkan ke sektor jalan, permukiman, pendidikan, dan pertanian.

“Bahkan nilai alih anggaran ini bisa ditambah jadi minimal Rp15 miliar lewat PAK. Jadi jangan salah, sebagian besar sudah kami stop dan arahkan ke infrastruktur,” tegas Suyatni, Selasa (2/9/2025).

Meski begitu, mobil baru untuk Wakil Bupati dan unsur Forkopimda yang terlanjur dibeli tetap akan digunakan dengan alasan mendesak karena kendaraan lama sudah tidak layak pakai.

Publik Magetan menunggu apakah langkah pengalihan anggaran benar-benar terasa manfaatnya atau sekadar menjadi jawaban atas sorotan tajam masyarakat.