Surabaya, IDN Times - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur telah menetapkan tiga orang petinggi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) sebagai tersangka penyimpangan anggaran tahun 2025-2026. Pengacara perusahaan tersebut pun mendesak agar kejaksaan turut memeriksa aliran dana ini kepada anggota DPRD Surabaya.
Kuasa hukum ketiga tersangka, Musbuhin mengatakan, pihaknya memastikan bahwa kliennya selama proses pemeriksaan di Kejati Jatim bersifat kooperatif. Walau begitu, Musbuhin menyampaikan beberapa poin terkait penetapan tersangka ketiga kliennya.
Pertama soal asas kolektivitas dan pertanggungjawaban Badan Pengawas. Dalam tata kelola BUMD, Badan Pengawas (Bawas) adalah satu kesatuan organ pengawasan yang bekerja secara kolektif. Artinya, bawas terdiri dari beberapa orang bukan hanya satu.
“Menjadikan hanya satu anggota Bawas (klien kami, EES) sebagai tersangka sementara Ketua dan anggota Bawas lainnya seolah tidak tersentuh hukum, berpotensi mencederai rasa keadilan dan mengaburkan struktur pertanggungjawaban korporasi,” ungkap dia.
Kedua soal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan pengetahuan kebijakan strategis, menurutnya, setiap kebijakan pengeluaran anggaran, termasuk pos bantuan hukum dan operasional perusahaan, tidak berdiri sendiri secara personal. Seluruh perencanaan maupun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan organ pengawas.
“Ketika sebuah kebijakan diketahui, dibahas, dan disetujui dalam lingkup pengawasan, maka pertanggungjawaban hukumnya tidak patut dibebankan hanya kepada satu individu saja,” jelasnya,
Ketiga, secara hukum, fungsi utama Ketua dan seluruh anggota Bawas adalah melakukan pengawasan melekat dan mencegah terjadinya kekeliruan administratif maupun penyimpangan. “Apabila dalam rentang waktu 2025–2026 dinilai terjadi kekeliruan tata kelola, maka membiarkan suatu kebijakan berjalan tanpa koreksi resmi merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan yang wajib diuji secara hukum oleh penyidik, bukan dibiarkan lepas dari pertanggungjawaban,” jelasnya.
Kemudian, keempat ia meminta Kejati Jatim mengusut tuntas aliran dana ke DPRD Surabaya dalam bentuk honorarium narasumber. Menurutnya, penerapan prinsip follow the money tidak boleh berhenti pada jajaran internal pelaksana PDTS KBS semata. Fakta informasi yang berkembang di publik telah menyoroti adanya pos pengeluaran honorarium narasumber rutin yang diduga mengalir kepada oknum pimpinan maupun anggota DPRD Kota Surabaya—yang secara fungsi justru merupakan mitra kerja pengawas BUMD dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest).
“Sangat tidak adil apabila jajaran manajemen dan satu anggota Bawas langsung dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara pihak-pihak di luar perusahaan maupun oknum anggota dewan yang diduga turut menikmati dan menerima aliran dana kas KBS tersebut belum diperiksa secara terbuka dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” jelasnya.
Kelima, menurutnya kliennya itu adalah korban situasi dan tidak ikut menikmati uang negara. Ia memastikan bahwa tidak ada sepeserpun uang yang mengalhir ke kantong pribadi kliennya.
“Sebaliknya, klien kami justru menjadi korban tekanan situasi akibat ulah oknum eksternal yang menjanjikan penghentian perkara, di saat yang sama klien kami berhasil mencetak sejarah dengan menyetorkan dividen lebih dari Rp5,04 miliar kepada Pemkot Surabaya,” terang dia.
Musbuhjn pun mendesak Kejati Jatim untuk menelusuri seluruh aliran dana kas KBS secara tanpa pandang bulu kepada siapapun yang menyetujui, membiarkan, maupun menerima manfaat finansial dari kas perusahaan. Ia percaya penyidik Kejati Jatim akan terus mengembangkan perkara ini secara terang benderang dan objektif.
“Penegakan hukum yang adil tidak boleh tebang pilih, siapa pun yang terlibat dalam lingkaran kebijakan maupun penerimaan aliran dana kas PDTS KBS harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban hukum yang setimpal,” pungkas dia.
Sebelumnya, tiga orang petinggi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) diduga telah menyelewengkan kas perusahaan hingga Rp3.270.559.452 untuk periode anggaran tahun 2025-2026. Mereka telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) Kamis (19/11/2026).
Tiga petinggi itu adalah Direktur Operasional Direktur Operasional dan Umum, Nurika Widyasanti, Direktur Keuangan dan SDM, Muhammad Nahroni dan Badan Pengawas, Elliya Emi Suprapto. Kejati Jatim juga telah menetapkan satu advokat yakni Mohammad Ma’ruf dari kantor advokat Ma’ruf Syah and Partner.