Perkembangan politik nasional dalam beberapa hari terakhir berlangsung dengan kecepatan yang mengejutkan. Pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026), menjadi titik penting dalam perubahan lanskap politik Indonesia. Konfigurasi kekuasaan yang sebelumnya tampak kokoh ternyata dapat berubah dalam waktu relatif singkat.
Peristiwa ini mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya koalisi atau kuatnya dukungan elektoral. Kepercayaan, komunikasi, kesetiaan, dan etika politik turut menentukan keberlanjutan hubungan kekuasaan.
Salah satu perkembangan yang menarik adalah dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), termasuk anggota dari partai-partai yang mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Dukungan tersebut merupakan sikap anggota DPR dan tidak otomatis mencerminkan keputusan resmi seluruh partai. Namun, keterlibatan anggota dari berbagai kekuatan politikh memperlihatkan bahwa konfigurasi politik nasional telah mengalami pergeseran.
Dukungan politik memang tidak pernah sepenuhnya permanen. Koalisi terbentuk melalui pertemuan kepentingan, kesamaan tujuan, dan kepercayaan. Ketika keadaan berubah,h hubungan politik pun dapat mengalami penyesuaian.
Komunikasi Politik dan Pergeseran Kekuasaan
Perubahan lanskap politik tersebut juga menarik dicermati dari dinamika komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibrany Rakabuming Raka, maupun dengan pendahulunya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ketiganya memiliki peran penting dalam terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Presiden 2024. Dukungan Jokowi terhadap Prabowo danh kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden menjadi bagian dari konfigurasi politik yang mengantarkan pasangan tersebut memenangkan pemilihan.
Namun, hubungan yang terbentuk melalui kerja sama elektoral menghadapi tantangan berbeda ketika memasuki pemerintahan. Kepentingan, tanggung jawab, dan dinamika kekuasaan berkembang mengikuti perubahan keadaan.
Pengunduran diri Gibran dan perubahan sikap sejumlah kekuatan politik menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana komunikasi di antara ketiga tokoh tersebut berlangsung. Meski demikian, dinamika hubungan personal dan komunikasi di balik ruang kekuasaan tidak dapat disimpulkan hanya dari peristiwa yang terlihat di ruang publik.
Pernyataan Jokowi yang tetap mendukung pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa hubungan politik keduanya juga perlu dibaca secara hati-hati. Perubahan konfigurasi kekuasaan tidak selalu berarti berakhirnya seluruh hubungan politik yang pernah dibangun.
Dalam perspektif kelembagaan, komunikasi antarpemimpin membutuhkan kejelasan peran, kesepahaman mengenai arah pemerintahan, dan kemampuan mengelola perbedaan kepentingan. Kedekatan pada masa pemilihan tidak otomatis menjamin keselarasan sepanjang masa pemerintahan.
Di sinilah pentingnya membedakan hubungan personal, kesepakatan politik, dan tanggung jawab konstitusional. Ketiganya saling memengaruhi, tetapi memiliki batas dan konsekuensi masing-masing.
Kekuasaan, Kesetiaan, dan Kepercayaan
Perkembangan yang dialami Gibran juga sulit dilepaskan dari perjalanan panjang Jokowi bersama PDI Perjuangan.
Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Jokowi memperoleh dukungan politik besar dari PDI Perjuangan. Hubungan tersebut dibangun sejak perjalanan politik di Solo, Jakarta, hingga dua periode kepresidenan. Ada sejarah perjuangan, komunikasi, dan kepercayaan yang terbentuk selama bertahun-tahun.
Namun, hubungan itu berakhir dengan perpisahan politik pada 2024. Perbedaan sikap yang mendasar membawa kedua pihak menempuh jalan politik masing-masing.
Perjalanan tersebut menyisakan pelajaran mengenai pentingnya menjaga kepercayaan. Kekuasaan dapat diperoleh melalui kemenangan elektoral, tetapi keberlanjutan dukungan politik membutuhkan konsistensi, komunikasi, dan komitmen yang terus dirawat.
Keputusan politik selalu membawa konsekuensi. Sebagian dapat diperhitungkan ketika keputusan diambil, sementara sebagian lainnya baru terlihath setelah waktu berlalu. Kekuatan politik pada suatu masa tidak otomatis menjamin keberlanjutan pengaruh pada masa berikutnya.
Dalam tradisi PDI Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri senantiasa menekankan nilai keyakinan,y keteguhan, keberanian, kesabaran, dan kejujuran. Penghormatan terhadap konstitusi, kesetiaan pada prinsip, serta etika dalam menjalankan kekuasaan menjadi bagian penting dari nilai-nilai tersebut.
Ungkapan Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang, mengandung pesan tentang keteguhan dalam memperjuangkan keyakinan. Namun, keyakinan terhadap kebenaran juga memerlukan kerendahan hati. Kesulitan politik yang dialami pihak lain tidak perlu dijadikan alasan untuk merayakan kemenangan.
Perbedaan politik merupakan kenyataan demokrasi. Ketegasan dalam memegang prinsip tetap dapat berjalan bersama penghormatan terhadap mereka yang memiliki pandangan berbeda. Sejarah pada akhirnya akan memberikan penilaian melalui fakta dan perjalanan waktu.
Pelajaran Konstitusional dari Korea Selatan
Perkembangan di Indonesia menjadi semakin menarik ketika dilihat dari Korea Selatan, negara yang juga memiliki pengalaman menghadapi krisis politik dan pergantian kepemimpinan.
Pada 2017, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menguatkan pemakzulan Presiden Park Geun-hye setelah parlemen mengambil keputusan terkait skandal penyalahgunaan kekuasaan. Putusan tersebut mengakhiri masa jabatannya dan membuka jalan bagi pemilihan presiden berikutnya.
Delapan tahun kemudian, Korea Selatan kembali menghadapi krisis konstitusional setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Desember 2024. Keputusan itu memicu penolakan parlemen, demonstrasi masyarakat, dan proses pemakzulan yang akhirnya diputus Mahkamah Konstitusi pada 4 April 2025.
Mahkamah Konstitusi secara bulat memutuskan memberhentikan Yoon dari jabatannya karena pelanggaran serius terhadap konstitusi dan hukum.
Dua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Korea Selatan tidak terbebas dari krisis. Polarisasi politik, konflik antarlembaga, dan ketegangan sosial dapat berlangsung sangat tajam. Namun, mekanisme konstitusional tetap menjadi jalan penyelesaian pergantian kekuasaan.
Parlemen menjalankan fungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi memeriksa persoalan hukum dan ketatanegaraan, sementara pergantian kepemimpinan berlangsung melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Pengalaman Korea Selatan memperlihatkan bahwa ketahanan demokrasi tidak dapat diukur dari ketiadaan konflik. Ketika konflik mencapai titik paling tajam, kualitas demokrasi diuji melalui kemampuan lembaga negara menjaga supremasi konstitusi.
Konstitusi menjadi batas bagi kekuasaan sekaligus menyediakan jalan keluar ketika krisis terjadi.
Menjaga Kesinambungan Pemerintahan
Pengalaman Korea Selatan memberikan perspektif penting bagi Indonesia dalam menyikapi pengunduran diri Gibran.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Apabila terjadi kekosongan, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Karena itu, seluruh tahapan pengunduran diri dan pengisian jabatan harus berlangsung dengan kepastian hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap kewenangan lembaga negara.
Perubahan politik yang berlangsung cepat tidak boleh mengurangi ketelitian dalam menjalankan prosedur konstitusional. Justru dalam keadaan seperti inilah kualitas kepemimpinan dan kematangan institusi negara diuji.
Bagi Presiden Prabowo Subianto, perkembangan tersebut membuka ruang untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan. Perubahan konfigurasi politik dapat menjadi momentum membangun komunikasi yang lebih luas dan memastikan pemerintahan bekerja secara efektif.
Indonesia menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian serius: ketidakpastian ekonomi global, penciptaan lapangan kerja, daya saing industri, ketahanan energi, hingga penanganan bencana. Seluruh tantangan tersebut memerlukan kesinambungan kebijakan dan kemampuan negara mengambil keputusan secara tepat.
Melalui Korea Visiting Program yang diselenggarakan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), rangkaian kunjungan ke Seoul, Anyang, dan Busan juga memberikan kesempatan mempelajari bagaimana Korea Selatan membangun kapasitas pemerintahannya.
Kunjungan ke Korea Local Information Research & Development Institute (KLID), misalnya, memperlihatkan bagaimana pengembangan sistem informasi, digitalisasi, dan inovasi pelayanan publik menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Ada hubungan penting antara kematangan demokrasi dan kapasitas kelembagaan. Pergantian kepemimpinan tidak semestinya menghentikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun agenda transformasi ekonomi.
Bagi Indonesia, termasuk Jawa Timur, kesinambungan tersebut menjadi kebutuhan nyata dalam penguatan industri, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, pengalaman Indonesia dan Korea Selatan mengingatkan bahwa demokrasi selalu mengandung kemungkinan perubahan. Koalisi dapat bergeser, dukungan politik dapat berkurang, dan pemimpin dapat meninggalkan jabatannya sebelum masa kekuasaannya berakhir.
Namun, konstitusi harus tetap menjadi pandu. Ketahanan sebuah negara pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan institusinya menjaga kepastian hukum, mengelola perbedaan, dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi tujuan utama pemerintahan.
Didik Prasetiyono
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur; Peserta Korea Visiting Program 2026 yang diselenggarakanh Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), di Seoul, Anyang, dan Busan, Korea Selatan.