Bangkalan, IDN Times - Sebanyak 18 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan 200 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) berkumpul di Bangkalan untuk menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Alim Ulama, di Bangkalan, Jawa Timur, Minggu (18/8/2024). Musyawarah tersebut untuk menyampaikan kegelisahan soal statemen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Juru Bicara Mubes Alim Ulama KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, mengatakan, PCNU dan PWNU resah soal statemen PBNU yang dianggap telah mengadu domba warga Nahdliyyin.
“Kemudian banyak menanyakan apa yang harus diambil dengan kegaduhan yang terus menerus dibuat oleh PBNU dan mengadu domba antar Warga NU,” ujar dia, Senin (19/8/2024).
Dalam pertemuan tersebut memunculkan keputusan 'Amanah Bangkalan'. Keputusan itu menghasilkan tujuh poin. Poin pertama, PBNU melanggar Qonun Asasi AD-ART, Perkum, etika dan moral organisasi yang tercantum dalam hasil Muktamar Lampung.
Poin kedua, PBNU hasil Muktamar Lampung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek politisasi institusi NU, serta menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan Khittah 1926.
Poin ketiga dan keempat para alim ulama bersepakat membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU sekaligus persiapan Muktamar Luar Biasa NU, dengan nama-nama antara lain: KH Abdussalam Shohib, KH Imam Jazuli, KH Imam Baehaqi, KH Muhaimin, KH Rosikh Roghibi, KH Sholahuddin Azmi, KH Fahmi, KH Wahono, KH Dimyati, KH Nasirul Mahasin, KH Haidar Muhaimin, dan KH Aguk Irawan.
"Tugas utama Presidium melakukan koordinasi, konsolidasi dan mensosialisasikan Amanah Bangkalan kepada Alim Ulama Pengasuh Pesantren se-Indonesia, PWNU & PCNU se-Indonesia, PCINU se-Dunia serta Banom dan Lembaga NU," isi poin kelima.
Poin keenam, Mubes bersepakat diselenggarakannya forum lanjutan di antara seluruh elemen-elemen Nahdlatul Ulama untuk mencari solusi cepat dan tepat berbagai permasalahan yang ada di tubuh NU, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan perkembangan di masa depan serta rekonsiliasi di antara sesama saudara (ukhuwah nahdliyyah). Presidium Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut.
"Presidium berhak melakukan langkah-langkah strategis untuk upaya Penyelamatan NU," tegas para kiai pada poin ketujuh.
Gus Salam mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan protes kader NU yang bertemu Presiden Israel, Pansus Haji yang dianggap masalah pribadi oleh PBNU, politisasi PBNU saat Pilpres 2024, dan terkahir adalah intervensi PBNU terhadap Partai Kebangkitan Bangsa.
“Poin-poin yang menjadi kegelisahan adalah, Pro Zionis, kader NU bertemu dengan Presiden Israel di tengah genosida; Privasi Pansus Haji; Politisasi PBNU sejak sebelum, menjelang dan setelah Pilpres; Intervensi kepada parpol [PKB] yang menyalahi konstitusi negara,” pungkas dia.