Madiun, IDN Times - Sekitar 1.000 mahasiswa dari sejumlah kampus di Madiun menggelar unjuk rasa di bundaran Serayu dan depan Gedung DPRD Kota Madiun. Saat aksi, mereka memprotes sejumlah RUU yang dinilai bermasalah dan kontroversial.
Selain itu, massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Madiun juga menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah. Trio Setia Pambudi, koordinator aksi menyatakan jumlah peserta demonstrasi melebihi prediksi.
Menurut Trio, massa yang direncanakan turun ke jalan sebanyak 150 - 200 orang. Jumlah itu sesuai hasil konsolidasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) delapan kampus, seperti Universitas Merdeka, Universitas PGRI Madiun, dan Universitas Widya Mandala. Juga empat organisasi, yaitu PMKRI, GMNI, PMII, dan HMI.
Karena jumlah massa sangat banyak dan di luar perkiraan mengakibatkan sejumlah agenda tak jadi dijalankan. Orasi perwakilan masing-masing BEM kampus urung dilakukan. Massa terpaksa dibubarkan sesaat saat aksi di depan gedung DPRD.
"Massa yang terlalu banyak membuat koordinasi sulit. Maka, untuk menghindari kericuhan maka (massa) 'dipukul mundur', ujar Trio.
Selain alasan itu, ia mengungkapkan ada informasi dari kepolisian tentang adanya penyusup dalam demonstrasi. Namun, tidak diketahui secara pasti pihak yang disinyalir hendak menunggangi aksi tersebut.
Oleh karena itu, barisan massa akhirnya membubarkan diri sebelum perwakilan mereka berdialog dengan anggota DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajaran Forkopimda Kota Madiun.
Sementara itu, dalam dialog antara perwakilan mahasiswa disepakati bahwa Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra dan Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Namun, yang meneken dukungan hanya Andi Raya dan Trio Setia Pambudi.
Andi Raya mengatakan, setelah dukungan itu ditandatangani pihaknya akan mengirimkan rekomendasi ke DPR RI tentang tuntutan mahasiswa. Tuntutannya sama dengan yang diusung mahasiswa dalam aksi di sejumlah kota, yakni menuntut pemerintah menerbitkan Perppu tentang UU KPK dan membatalkan sejumlah RUU yang dinilai kontroversial.
"Paling lambat surat akan kami kirimkan besok," ujar Andi Raya saat dialog di salah satu ruang DPRD.