KPK Segel Kantor Bupati Ponorogo, Lisdyarita Resmi Jadi Plt Bupati
- Ruang kerja bupati dan sekda disegel KPK
- Lisdyarita ditunjuk jadi Plt bupati Ponorogo
- Pembahasan R-APBD 2026 tetap berjalan normal
Ponorogo, IDN Times – Penetapan Bupati Sugiri Sancoko dan Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Pramono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi membuat suasana di lingkungan Pemkab Ponorogo berubah. Penyidik KPK menyegel ruang kerja keduanya di gedung Sasana Krida Praja, Senin (10/11/2025).
1. Ruang kerja bupati dan sekda disegel KPK
Segel silang berwarna merah bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” tampak menempel di pintu ruang kerja Bupati Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono. Keduanya berada di lantai dua gedung Sasana Krida Praja, kompleks perkantoran Pemkab Ponorogo.
Selain itu, satu ruang rapat penting juga disegel, dan hingga Senin siang belum ada aktivitas apa pun di area tersebut. Sejumlah petugas keamanan berjaga ketat di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada yang masuk tanpa izin penyidik.
Langkah penyegelan ini dilakukan setelah KPK resmi mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan jajaran pejabat tinggi di Ponorogo.
2. Lisdyarita ditunjuk jadi Plt bupati Ponorogo
Meski pimpinannya ditetapkan tersangka, roda pemerintahan Ponorogo tetap berputar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjuk Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
“Kami sudah menerima radiogram dari Kemendagri. Bu Lisdyarita resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Ponorogo,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Ponorogo, Bambang Suhendro, Senin (10/11/2025).
Dengan penunjukan ini, Lisdyarita segera mengambil alih tugas-tugas pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh Sugiri Sancoko. Untuk posisi Sekda, Pemkab masih menunggu keputusan resmi dari Pemprov Jawa Timur terkait siapa yang akan menjadi pelaksana tugas sementara.
3. Pembahasan R-APBD 2026 tetap berjalan normal
Meski tengah dilanda kasus hukum besar, aktivitas pemerintahan Ponorogo tidak terhenti. Salah satu agenda penting, yakni pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026, tetap dilanjutkan.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, memastikan koordinasi dengan Plt Bupati bisa segera dilakukan agar tahapan pembahasan tidak molor.
“Setelah Plt Bupati ditunjuk, pembahasan bisa kembali berjalan. Waktunya masih cukup dan tidak akan terganggu,” ujarnya.
Situasi di Pemkab Ponorogo kini berangsur stabil, meski sorotan publik terus mengarah ke proses hukum yang dijalankan KPK terhadap empat tersangka, termasuk Bupati Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto.
