Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengusulkan tujuh tokoh untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026. Salah satu nama yang masuk dalam usulan tersebut adalah KH Muhammad Yusuf Hasyim atau yang dikenal dengan sapaan Pak Ud, putra bungsu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Restu Novi Widiani membenarkan adanya tujuh nama yang diusulkan Pemprov Jatim. Namun, ia belum bersedia membeberkan seluruh nama tokoh tersebut karena daftar lengkapnya akan disampaikan secara resmi.
"Usulan dari kami tujuh. Untuk perkembangannya besok," ujar perempuan yang akrab disapa Novi ini kepada IDN Times, Senin (9/11/2026).
Saat dikonfirmasi mengenai nama Pak Ud, Novi membenarkan bahwa tokoh asal Jombang tersebut termasuk salah satu yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. "Ya salah satunya Pak Ud," ucapnya.
KH Muhammad Yusuf Hasyim dikenal memiliki rekam jejak dalam perjuangan kemerdekaan hingga pengembangan pendidikan pesantren. Sejak muda, ia terlibat dalam perjuangan dengan bergabung bersama Laskar Hizbullah.
Pak Ud kemudian menjadi perwira TNI dengan pangkat Letnan Satu. Ia pernah memimpin Kompi II dalam sejumlah operasi militer sebelum mengundurkan diri dari dinas militer pada 1956.
Setelah meninggalkan dunia militer, Pak Ud kembali mengabdikan diri di lingkungan pesantren. Ia memimpin Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan mendorong pengembangan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dengan pendidikan umum tanpa meninggalkan tradisi keulamaan.
Selain kiprahnya di pesantren, Pak Ud juga tercatat sebagai komandan pertama Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 1967–1971.
Usulan tujuh tokoh tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim mengangkat rekam jejak dan kontribusi tokoh-tokoh yang dinilai memiliki jasa bagi bangsa. Meski demikian, penetapan gelar Pahlawan Nasional tetap melalui tahapan penilaian dan keputusan pemerintah pusat.